:
Oleh MC Kab Sumbawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020 | 15:41 WIB - Redaktur: Juli - 339
Sumbawa Barat, InfoPublik - Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinilai sebagai satu-satunya kabupaten dengan penurunan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) atau angka graduasinya tertinggi, dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Pencapaian tersebut diapresiasi oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial KSB, Endang Yunari, saat ditemui di Taliwang, Rabu (29/1/2020).
Ia mengatakan, penghargaan itu diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi karena Sumbawa Barat mampu mengurangi angka KPM pada tahun 2019 lalu. “Target Graduasi pada 2019 adalah 200 KPM, tetapi kami dapat mencapai lebih dari itu yaitu 209 KPM yang keluar dari PKH,” katanya.
Oleh karena itu, Dinas Sosial Provinsi memberikan tiga penghargaan sekaligus kepada Sumbawa Barat di antaranya, Graduasi terbanyak se-NTB, pendamping PKH terinovatif dan Administrator Pangkalan Data terbaik se-NTB.
“Penghargaan tersebut diberikan oleh Provinsi di Mataram pada acara puncak peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial dan Jambore Pilar-pilar Sosial Desember 2019 lalu,” tutur dia.
Dijelaskan oleh Endang, graduasi ini ada dua yaitu Graduasi Alami yang disebabkan oleh habisnya komponen atau tanggungan sebuah keluarga seperti keberadaan ibu hamil/anak balita, lansia, anggota keluarga dengan disabilitas, anak SD, anak SMP, dan anak SMA, sehingga KPM secara otomatis keluar dari daftar peserta PKH.
Sementara Graduasi mandiri adalah mereka yang merasa sudah mandiri dan dan sejahtera sehingga secara sukarela keluar dari kepesertaan KPH.
Pada Tahun 2020 ini, Dinsos KSB menargetkan 250 KPM yang akan mengalami graduasi. Target ini akan terus dipacu sehingga angka kemiskinan di KSB dapat segera ditekan.
Kepal Dinas Sosial KSB, H. Syaifuddin mengatakan, PKH ini adalah program yang kompleks dan bertujuan khusus, yaitu memberikan pemberdayaan kepada masyarakat, perbaikan gizi, perubahan pola pikir (mindset) dan banyak lagi manfaatnya.
“Jadi bantuan yang diterima oleh KPM ini bukan diterima begitu saja tetapi diterima dengan syarat atau harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu sebelum menerima bantuan,” katanya.
Kewajiban atau syarat yang harus dipenuhi tersebut seperti pada komponen pendidikan, anak harus memiliki tingkat kehadiran di atas 80 persen setiap bulannya atau tidak boleh alpa lebih dari empat kali, contoh lainnya adalah pada komponen kesehatan, ibu hamil dan balita harus memeriksakan kesehatannya secara berkala. “Jika tidak bisa dipenuhi maka bantuannya akan ditunda atau ditangguhkan ke bulan berikutnya, sampai syaratnya terpenuhi," katanya.
Menurut dia, jika ini bisa dilakukan dengan baik oleh masyarakat, maka secara tidak langsung akan mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat ke arah yang lebih baik. Anak sekolah menjadi rajin, mencegah stunting pada bayi baru lahir, meningkatkan gizi keluarga dan banyak manfaat lainnya.
“Bansos ini juga mememenuhi semua kebutuhan dasar masyarakat, sehingga mengeluarkan masyarakat dari ekonomi yang terpuruk,” katanya. MC Sumbawa Barat/Ferya/Teguh.
