Rakornas Koperasi dan UKM Bahas Lima Isu Strategis

Pangkalpinang, InfoPublik - Lima isu strategis dibahas saat Rekornas Koperasi dan UKM di Novotel, Jumat (3/5). Isu tersebut adalah penguatan kelembagaan pengawasan koperasi dan UKM, peningkatan akses pembiayaan, produktivitas dan daya saing, peningkatan SDM KUMKM, serta kebijakan ekonomi makro.

Terkait penguatan kelembagaan, kata Sekretaris Kemenkop UKM Rully Indrawan, sudah melakukan gerakan reformasi total koperasi. Reformasi koperasi sebagai upaya memperbaiki kinerja koperasi. Sebab koperasi harus berdasarkan pada kualitas bukan kuantitas.

"Sebanyak 43.000 koperasi sudah dibekukan. Upaya rehabilitasipun terus dilakukan melalui pembenahan data koperasi nasional," katanya saat memberikan arahan kepada peserta rakornas.

Reformasi total untuk mengubah stigma koperasi sebagai organisasi jadul menjadi organisasi modern. Ia menambahkan, reformasi tampilan pengurus, tampilan tata kelola dan tampilan layanan, harus mengikuti kecenderungan masyarakat saat ini.

Kementerian melakukan advokasi OPD dan gerakan koperasi, menyempurnakan, harmonisasi regulasi dan tindaklanjut penerapan OSS untuk koperasi dan IUMK. Selain itu membuat kebijakan/regulasi untuk meningkatkan koordinasi dalam bidang pengawasan.

Membahas isu peningkatan akses pembiayaan, kata Rully, pemerintah melakukan perluasan skema pembiayaan KUMKM melalui kredit program dengan subsidi bunga dan penjaminan (KUR), peningkatan peran KSP/USP-Koperasi dan KSPPS/USPPS-Koperasi dalam Akses pembiayaan UMKM.

"Selain itu akses pembiayaan UMKM melalui LPDB-KUMKM. Kita juga terus meningkatkan pengembangan modal pembiayaan UMKM melalui skema non kredit (modal ventura, resi gudang, pasar modal, pegadaian)," katanya.

Perluasan akses pembiayaan melalui KUR cukup berhasil. Menurut Rully, sejak tahun 2015-2018 realisasi KUR sebesar Rp324,2 triliun untuk 13,8 juta orang. KUR salah satu contoh program yang berhasil dengan pola subsidi bunga dan penjaminan.

Menyinggung mengenai produktivitas dan daya saing, Kemenkop membangun strategi kemitraan komperhensif, strategi pengembangan dukungan program kemitraan inklusif, peningkatan investasi pengembangan pasar dan pemantapan kawasan PKL.

"Di era industri 4.0, kita akan dorong kembangkan layanan promosi dan e-commerce dan pengembangan kluster UKM berbasis Industri," katanya.

Untuk bidang peningkatan SDM KUMKM, Kemenkop melakukan penerapan standar kuantitas dan kualitas Diklat Perkoperasian dan UMKM melalui revitalisasi Balatkop. Kemudian mengembangkan pelatihan vocational bagi SDM koperasi dan UMKM serta menumbuhkan kewirausahaan.

"Untuk peningkatan SDM juga dilakukan optimalisasi DAK Non Fisik PK2UKM serta peningkatan kapasitas aparatur pembina KUMKM," katanya.

Peningkatan SDM akan terus dilakukan, sebab selama ini terjadi tiga persoalan dalam peningkatan SDM, yakni tata kelola lembaga, tenaga pengajar, dan kurikulum. Pengembangan SDM harus sinergi dengan pemda maupun 18 kementerian/lembaga.

Terakhir, terkait kebijakan ekonomi makro. Kemenkop UKM akan melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan dan target renstra 2014-2019, renstra 2020 - 2024 dan regulasi terkait perbaikan iklim usaha.

"Pemerintah akan membuat regulasi yang mempermudah koperasi dan UKM melakukan aktivitasnya," kata Rully. (MC Babel/anto/her/toeb)