:
Oleh MC Prov. Sulteng, Kamis, 19 April 2018 | 10:42 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 532
Palu, InfoPublik - Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H Longki Djanggola, M Si yang didampingi Kadis Perindag Mohamad Arif Latjuba, SE., M Si serta Dinas Perhubungan menerima kunjungan dari asosiasi logistik dan forwarder Indonesia (ALFI) pada Rabu (18/4) di kantor Gubernur.
Didalamnya dibahas mengenai dampak dari larangan kendaraan kontainer yang mengangkut logistik, umumnya dari pelabuhan Pantoloan menuju atau melintasi kota Palu.
Para pengusaha di bidang jasa logistik yang tergabung dalam Alfi, meminta dukungan gubernur dalam penyediaan infrastruktur pembangunan. Terlebih di urusan logistik. Selain itu disampaikan pula keluhka dampak dari Surat Keputusan Walikota No. 551.2/549/Dishub/2017 tentang pengoperasian dan lintasan angkutan peti kemas di wilayah kota Palu. Yenny selaku ketua Alfi ketika itu, meminta kepada gubernur agar dapat memberikan bantuan saran dan kebijakan guna mencari solusi. Agar para pelaku usaha, khususnya di jasa tersebut dapat terus berjalan semestinya.
Yenny mengungkapkan bahwa para pengusaha harus bongkar muat barang dari kendaraan kontainer ke kendaraan yang lebih kecil agar dapat mengantarnya ke gudang yang lokasinya kebanyakan berada di dalam kota Palu. Menurutnya itu menambah biaya pengiriman dan secara otomatis konsumen juga dibebankan atas peraturan tersebut.
Gubernur Longki menerima positif suara dari para pelaku usaha logistik. Ia pun mengatakan bahwa urusan logistik merupakan kepentingan bersama, baik itu pelaku usaha, pemerintah kota, pemerintah provinsi bahkan ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Untuk melindungi konsumen pada akhirnya.
“Prinsipnya kita dukung, apa kira-kira yang pemerintah bisa bantu mengenai masalah logistik, dan kita juga perlu hormati dan lihat konsistensi walikota mengenai hal ini”, katanya.
Gubernur Longki menambahkan, bahwa perlu diatur terperinci mengenai jam operasional kendaraan kontainer secara bersama. Dengan melihat pertimbangan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga aturan dapat ditegakkan sekaligus perekonomian dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
“Masalah kerja harus malam memang itu aturan. Di jakarta saja kontainer tidak masuk jalan toll. Cuma kalau ada ketentuan kota kabupaten ada kebijakan tertentu yang perlu diambil untuk kepentingan bersama. Dan bagaimana teman-teman pengusaha dan memberi sosialisasi kepada kawan-kawan buruh untuk bekerja secara shift”, tuturnya.
Ia pun memaparkan bahwa urusan logistik menjadi salah satu faktor penentu tinggi rendahnya angka kemiskinan. Karena itu gubernur mengungkapkan akan segera mengambil langkah, dengan mengadakan pertemuan lebih lanjut mengenai hal ini bersama walikota.
Ketua Kadin kota Palu, Arus Abdul Karim, mengamini apa yang disampaikan gubernur. Ia menginginkan adanya jalan tengah, yang menguntungkan semua pihak.
Menurutnya, permasalahan ini terus berlanjut karena lokasi pergudangan mayoritas berada di wilayah dalam kota Palu. Seharusnya lokasi pergudangan sudah mulai direlokasi keluar dari wilayah perkotaan. Menurutnya ini pun membutuhkan waktu dan kemauan. “Kita harus mendukung kebijakan tetapi juga harus ada win-win solution”, ungkapnya.(MC.sulteng/eyv)
