Pembangunan Monumen Bela Negara PDRI Dilanjutkan

Padang, Info Publik - Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit meminta agar anggaran Rp7 miliar guna pembangunan Monumen Bela Negara Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Limapuluh Kota, segera dimanfaatkan pada 2018.

Anggaran tersebut berasal dari Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Dari rapat bulan September 2017 lalu, keputusannya pelaksanaan pembangunan monumen bela negara yang semula dilakukan oleh kabupaten Limapuluh Kota diserahkan kepada Pemprov Sumbar,” katanya, Kamis (15/3) di Padang.

Dikatakan Nasrul bahwa pembangunan monumen tersebut menjadi tanggung jawab beberapa lembaga yaitu, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat, dan Pemerintah Kabupaten 50 Kota.

Namun begitu, setelah dikomunikasikan, baru Ditjen Kebudayaan Kemendikbud yang menyatakan kepastiannya menggelontorkan anggaran sebesar Rp7 miliar.

Walau begitu, Nasrul berharap pembangunan monumen bela negara dapat segera dilanjutkan karena adanya Keputusan Presiden (Kepres) terkait percepatan pembangunan monumen bela negara tersebut.

Terkait pengerjaan jalan sepanjang enam kilometer dari kantor camat Gunuang Omeh menuju lokasi monumen telah disepakati bahwa Pemkab Lima Puluh Kota akan siap mengganggarkannya, karena memang jalan tersebut adalah jalan kabupaten.

“Untuk jalan ke lokasi tidak ada persoalannya, Pemkab Lima Puluh Kota akan menganggarkan di tahun ini. Sekarang telah bulan Maret, maka perlu menyegerakan untuk jemput bola langsung ke Kementerian terkait agar segera membantu pembangunan monumen bela negara,” kata Nasrul.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesatuan Bangan dan Politik (Kesbangpol) Sumbar, Nazwir mengatakan karena pembangunan monumen jadi tanggung jawab lintas lembaga maka koordinasi memang perlu diperkuat.

“Koordinasi perlu ditingkatkan. OPD terkait di lingkungan Pemprov Sumbar diharapkan dapat memastikan kementerian masing-masing untuk segera mengucurkan anggaran yang telah disepakati dalam membantu supaya pembangunan monumen bela negara ini segera selesai,” katanya. (MC. Prov. Sumatera Barat/TR)