:
Oleh MC Kabupaten Bogor, Selasa, 3 Oktober 2017 | 15:34 WIB - Redaktur: Tobari - 610
Cibinong, InfoPublik – Pemkab Bogor berharap Rakor Penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang digelar di ruang rapat Setda, dapat menjamin terwujudnya harmonisasi dan sinergitas perangkat daerah dan stakeholder untuk meningkatkan kesejahteraan melalui rumusan kebijakan yang berkualitas.
Peran dan fungsi perangkat daerah dan lembaga sosial akan lebih jelas dan tersruktur, sehingga ketika terjadi persoalan yang berkaitan dengan PMKS, mereka dapat langsung memahami tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan batasan dan kewenangannya masing-masing.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor Roy Khaerudin, dalam penjelasannya, Selasa (3/10), juga menambahkan, agar output dari rakor ini adalah semakin terfokusnya penanganan masalah kesejahteraan sosial.
Sehingga pelayanan terhadap PMKS akan semakin optimal, yaitu salah satunya bagaimana memberdayakan para PMKS menjadi PMKS yang mandiri secara ekonomi sehingga mampu mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia.
PMKS bukan hanya masalah Dinas Sosial semata, karena untuk penanganan PMKS ini membutuhkan beberapa stakholder, mulai dari penanganan masalah kesehatan, memberikan pelatihan agar mereka mandiri secara ekonomi sehingga mereka tidak kembali ke jalanan kembali.
“Dan ini sesuai dengan salah satu misi Kabupaten Bogor, yaitu meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat dengan penciri termaju, antara lain penduduk miskin turun menjadi 7%-5%," tambah Roy.
Kepala Seksi Pengembangan Kemampuan Gelandangan dan Pengemis pada Kementerian Sosial RI Yohanes Soemartoko mengatakan bahwa, penanganan PMKS membutuhkan tindakan serius tidak hanya dari Pemerintah Pusat, akan tetapi dibutuhkan peran Pemerintah daerah hingga relawan di tingkat bawah.
Sebab, jika tidak ditangani secara serius, persoalan kemiskinan akan tetap ada. Oleh karena itu, para PMKS harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi.
"Tentunya kita apresiasi kegiatan rakor ini dalam upaya penanganan PMKS. Dan saya setuju dengan Kadis, bahwa harus ada pelatihan ekonomi bagi para PMKS dan keluarga miskin agar bisa mandiri sehingga bisa keluar dari masalah kemiskinan, dan terakhir harus ada keterlibatan dunia usaha dan masyarakat," ujar Yohanes.
Ia juga mengatakan bahwa Kementerian Sosial RI mempunyai bantuan untuk penanganan masalah PMKS.
Untuk itu, dia berharap Pemerintah Kabupaten Bogor atau lembaga sosial yang ada di Kabupaten Bogor, dapat mengakses bantuan tersebut untuk penanganan PMKS secara optimal, atau bisa juga para PMKS yang terazia dikirimkan ke Panti Sosial Bina Karya yang dimiliki oleh Kementerian RI untuk diberikan pelatihan.
"Silakan bagi pemda atau lembaga sosial untuk mengakses bantuan ini atau mengirim para PMKS ke balai kita. Intinya adalah penanganan masalah PMKS di Kabupaten Bogor bisa berjalan secara optimal," kata Yohanes.
Untuk diketahui, dalam Rakor tersebut dihadiri Perwakilan Dinsos Pemrov Jabar, unsur TNI/Polri, Lembaga Sosial, dan beberapa OPD di Kabupaten Bogor. (Andi/Ocky/Diskominfo/toeb)
