:
Oleh MC Provinsi Maluku, Jumat, 24 Februari 2017 | 08:09 WIB - Redaktur: Tobari - 1K
Ambon, InfoPublik - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy merencanakan pembangunan SMK berbasis kelautan, melalui program khusus penyiapan tenaga kerja terampil menengah, yakni pendidikan program kejuruan atau vokasi.
"Untuk vokasi ada empat program prioritas, pertama di bidang kelautan, pariwisata, pertanian, dan industri keratif termasuk perfilman dan jurnalistik. Khusus Maluku untuk pendidikan vokasi kami akan fokus pada kelautan," kata Mendikbud, dalam jumpa pers di Ambon, Kamis (23/2).
Mendikbud Muhadjir mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, pihaknya menjalin kerja sama dengan Kementerian Kelautan, sehingga SMK yang dibangun tidak hanya akan berfokus pada teknologi penangkapan, tapi juga pengolahan hasil dan pemasarannya.
SMK kelautan itu akan menggunakan sistem sekolah berasrama dengan rumah tunggu yang diperuntukkan bagi orang tua untuk bisa mengunjungi anak-anaknya, sehingga para siswa tetap fokus terhadap pendidikannya.
"Akan kami rintis sekolah berasrama mulai dari SMP hingga SMK, terutama di wilayah pinggiran, sehingga sekolah bisa menjadi tujuan belajar bagi anak-anak yang berasal dari pulau yang ada di sekitarnya," katanya.
Lebih lanjut Muhadjir mengatakan strategi pendidikan vokasi adalah membangun berdampingan antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri yang relevan, sehingga tidak hanya bisa menjadi tempat praktik, tapi juga lahan pekerjaan bagi lulusannya.
"Pemerintah berkeputusan jangan ada SMK jika tidak ada dunia usaha atau industri yang relevan," katanya.
Terkait itu, apabila pengelolan Blok Masela sudah resmi dioperasikan, dirinya berencana untuk untuk membangun SMK yang berfokus pada pendidikan pertambangan di daerah tersebut.
"Nanti saya akan merencanakan ada SMK di dekat situ. Kalau memang sudah beroperasi kita harus bekerjasama dengan pihak yang mengelola pertambangan itu," kata dia.
Disebutkan, bahwa membangun pendidikan di Maluku sangat tidak mudah, dengan geografis wilayah yang berpulau-pulau, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu unit sekolah baru jauh lebih besar dari daerah lainnya di Indonesia.
"Educational capital output ratio di Maluku sangat tinggi, beda dengan Jawa. di Jawa membangun satu unit sekolah baru misalnya Rp5 miliar bisa digunakan untuk menampung paling tidak 300 hingga 500 siswa, tapi di Maluku hanya bisa diisi oleh 100 hingga 150 siswa," ujar Mendikbud. (ant/LL/toeb)
