:
Oleh MC Provinsi Maluku, Kamis, 26 Januari 2017 | 07:14 WIB - Redaktur: Tobari - 605
Ambon, InfoPublik - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Bambang Hermanto menyatakan secara kuantitatif, indikator keuangan perbankan dan industri keuangan non bank di daerah ini tumbuh positif.
"Hal ini dapat terlihat dari nilai pencapaian aset dan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit," kata Bambang dalam laporan pada acara Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan 2017 di Ambon, Rabu (25/1).
Ia mengungkapkan bahwa aset industri perbankan (bank umum dan BPR), tercatat tumbuh positif. Pertumbuhan total asset posisi Desember 2016 year on year sebesar Rp1,09 triliun atau 6,49% dari posisi Desember 2015.
Kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit yang meningkat sebesar Rp1,01 triliun atau 11,65% dari posisi Desember 2015.
"Pertumbuhan penyaluran dana dalam bentuk kredit di Provinsi Maluku sebesar 11,65% lebih tinggi dari pertumbuhan kredit rata-rata nasional yang pada posisi November 2016 tercatat tumbuh sebesar 8,76% (y-o-y)," kata Bambang.
Menurut dia, pertumbuhan sebesar 8,76% merupakan suatu catatan positif terhadap kinerja penyaluran kredit di daerah ini. Industri keuangan non bank, pada posisi November 2016 total aset dana pensiun dan piutang pembiayaan se-Provinsi Maluku juga tercatat tumbuh positif.
"Piutang pembiayaan se-Provinsi Maluku tercatat tumbuh sebesar 19,91% dari Rp424,93 miliar menjadi Rp483,82 miliar dan pada posisi yang sama total aset dan pensiun tumbuh sebesar 4,15% dari Rp138,10 miliar menjadi Rp143,83 miliar," ungkap Bambang.
Selain pertumbuhan pada sisi kinerja, secara kelembagaan jumlah jaringan kantor Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di daerah ini mengalami peningkatan. Selama tahun 2016, OJK telah memberikan 25 izin operasional kantor LJK baru, antara lain Kantor Cabang Bank Mayora, Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia dan Kantor Cabang Phillips Securities.
Selain itu, untuk meningkatkan penetrasi dan share lembaga jasa keuangan yang bergerak berdasarkan prinsip syariah, saat ini OJK sedang melakukan proses perijinan pendirian Kantor Cabang PT Bank Panin Dubai Syariah di Kota Ambon.
"Dengan tumbuhnya jumlah kantor LJK dan bertambahnya pelaku industri jasa keuangan yang baru tersebut diharapkan akan berdampak positif terhadap lebih mudahnya masyarakat Maluku untuk mengakses layanan industri jasa keuangan baik untuk investasi maupun sumber pendanaan usaha," kata Bambang.
Karena itu, untuk mendorong kontribusi sektor jasa keuangan terhadap pemerataan dan kesejahteraan masyarakat, OJK mengeluarkan tujuh inisiatif strategis guna memperluas akses keuangan dan UMKM di daerah.
Tujuh inisiatif tersebut adalah optimalisasi program kerja yang telah digagas bersama industri jasa keuangan, pemerintah dan Bank Indonesia, perluasan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperluas dan lebih mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Selanjutnya, pengembangan model pembiayaan financial technology untuk memperluas akses keuangan, mendorong perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor-sektor yang produktif dan menggali potensi penyaluran kredit ke berbagai daerah yang potensial, namun terbatas akses keuangannya, dan meningkatkan peran Pasar Modal sebagai sumber pembiayaan ekonomi jangka panjang.
"Optimalisasi peran TPAKD Provinsi Maluku selama tahun 2016, terlaksananya Program Laku Pandai dengan tagline One Village-One Agen yang telah dapat melayani sebagian besar masyarakat di Kota Ambon dan beberapa kabupaten/kota lain yang belum menjadi target perluasan layanan keuangan," ujar Bambang.
Menurut dia, sampai dengan Desember 2016, terdapat 732 agen layanan keuangan yang tersebar di seluruh Provinsi Maluku, meningkat lebih dari 2,7 kali lipat dibandingkan posisi awal tahun 2016.
Program Gerakan Simpanan Pelajar di 100 pulau, telah menyasar lembaga pendidikan setingkat PAUD, SD, SMP dan SMA, dimana sebanyak 506 lembaga pendidikan telah melakukan kerja sama dengan bank penyelenggara Simpanan Pelajar untuk aktivasi SimPel dengan jumlah rekening sebanyak 19.655 rekening dan jumlah saldo sebesar Rp2,502 miliar.
"Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan posisi awal tahun 2016 yakni jumlah sekolah bertambah 487 sekolah atau meningkat 26 kali lipat, jumlah rekening meningkat 16,35 kali lipat dan jumlah saldo meningkat 21,56 kali lipat," ungkapnya.
Bambang menambahkan untuk mendukung program pemerintah Provinsi Maluku menjadikan Banda Naira sebagai kawasan Khusus Pengembangan Pariwisata, TPAKD telah melaksanakan kegiatan seminar dan workshop mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata kepada pelaku usaha Home Stay (penginapan) dan UMKM yang terkait kepariwisataan di Banda Naira, pada Desember 2106.
"Workshop/pelatihan kerajinan bahan dasar cengkeh dengan sasaran pemberdayaan ekonomi para ibu rumah tangga produktif yang dilanjutkan dengan edukasi keuangan mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga, dengan tujuan agar para ibu dapat mengelola dan mengatur keuangannya dengan baik," katanya.
Kemudian untuk meningkatkan akses UMKM yang layak secara bisnis (feasible), namun belum layak secara perbankan (bankable) kepada sumber pendanaan dari perbankan, Bambang mengatakan pihaknya melaksanakan sosialisasi dan Focus Group Discussion mengenai pendirian Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD).
"Kita menghadirkan narasumber baik itu dari pemerintah daerah, OJK maupun penyampaian succsess story dari praktisi, dengan harapan 2017 proses pendirian PPKD Provinsi Maluku sudah dapat terlaksana sehingga akses UMKM dapat lebih ditingkatkan," ujarnya. (ant/LL/toeb)
