OJK Gelar Pasar Keuangan Rakyat Di Ambon

Ambon, InfoPublik - Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku, Sabtu menggelar kegiatan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) yang melibatkan Bank Indonesia (BI), lembaga jasa keuangan (LJK), perbankan, asuransi, pembiayaan, dan lainnya.

Kepala OJK Provinsi Maluku Bambang Hermanto dalam sambutan mengatakan kegiatan pasar keuangan rakyat merupakan salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomomor 82 Tahun 21016, tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI)."OJK mengambil peran dan partisipasi aktif untuk mendukung kegiatan SNKI," kata Bambang.

Kegiatan pasar keuangan rakyat diawali gerak jalan sehat, yang diikuti pimpinan dan karyawan LJK, perbankan, asuransi, pembiayaan dan utusan para murid dari sejumlah SD di Kota Ambon.

Kemudian dilanjutkan lomba majalah dinding tiga dimensi, dengan tema," Mari Berinvestasi sejak Usia Dini", Lomba Gerak dan Lagu," Jingle Simple" serta lomba video pendek,"Stop Investasi Ilegal"

Ketiga kegiatan lomba ini diikuti oleh siswa/siswi perwakilan dari sejumlah SMP dan SMA di kota Ambon.

Menurut Bambang, kegiatan pasar keuangan rakyat merupakan puncak dari seluruh kegiatan industri jasa keuangan di Provinsi Maluku,

"Selama bulan Oktober ini, kami dari OJK bersama seluruh industri jasa keuangan di Provinsi Maluku, telah melakukan berbagai kegiatan inklusi keuangan. Karena itu, bulan Oktober, kita jadikan sebagai bulan keuangan inklusif," ujar Bambang.

Ia mengatakan untuk mendorong pencapaian target indeks keuangan inklusif menjadi 75 persen pada 2019, pemerintah menetapkan lima pilar sebagai penyangga Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

"Peningkatan indeks ini sangat penting karena Indonesia kini masih tertinggal dibanding sejumlah negara tetangga," katanya.

Bambang mengatakan ke depan pada 2019 ditargetkan literasi keuangan dan tingkat inkulsi harus naik, dengan indeks inklusi keuangan mencapai 75 persen.

"Ini bukan tugas yang ringan karena saat ini tingkat inklusi keuangan kita di Indonesia masih rendah yakni 21 persen. Artinya, dari 100 orang hanya 21 persen yang paham tentang cara transaksi produk jasa keuangan," katanya.

Sedangkan tingkat inklusinya atau orang yang sudah bisa mengakses jasa keuangan baru 59 persen."Jadi, kita harus bisa lebih meningkatkan lagi 15 persen supaya pada 2019, indeks keuangan kita menjadi lebih baik," pintanya.

Strategi nasional keuangan indonesia, tambah bambang ada lima pilar yakni pertama meningkatkan inflasi keuangan, kedua mendorong masyarakat melakukan sertifikasi tanah atau hak paten, ketiga meningkatkan fasilitas forum mediasi dan inklusi keuangan, keempat meningkatkan pelayanan publik dan kelima perlindungan konsumen.(MC.Pro.Maluku/ant/LL/eyv)