Dispertanak Sulut Akan Benahi Tata Niaga Pertanian

Manado, InfoPublik - Tidak stabilnya harga komoditi pertanian di daerah Sulawesi Utara ditenggarai karena ulah kartel atau kelompok produsen independen yang bertujuan menetapkan harga.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut, DR Arie Bororing Rabu (20/7), mengatakan, praktek kartel sudah lama terjadi di daerah Nyiur Melambai, dan praktek ini menurutnya sangat merugikan petani.

“Harga yang terjadi di masyarakat sudah tidak wajar. Perbedaannya terlalu jauh antara di tingkat petani dengan konsumen,” katanya.

Dia menilai apa yang terjadi di sektor pertanian saat ini sudah tidak mencerminkan keadilan. Para petani yang telah bersusah payah menghasilkan produk pangan selama berbulan-bulan hanya menikmati keuntungan berkisar 10 hingga 20 persen saja.

Sementara para kartel yang hanya terlibat dalam beberapa jam saja bisa meraih keuntungan di atas 50%. Padahal jika terjadi kegagalan panen yang menanggung risikonya adalah para petani.

Gubernur dan Wagub sudah bertekad untuk membenahi rantai tata niaga pertanian termasuk membasmi praktek kartel ini.

“Wagub kepada kami bahkan mengingatkan agar petani harus diberi kesempatan menikmati keuntungan yang lebih besar lagi. Sebab merekalah yang siang malam menjaga lahannya dengan risiko kegagalan panen yang cukup tinggi," ungkap Bororing.

Dirinya juga menyentil tentang Nilai Tukar Petani Sulut yang turun. Menurutnya, Dinas Pertanian banyak disalahkan atas turunnya NPT Sulut. Padahal menurutnya, Dinas Pertanian dan Peternakan terus berupaya menggenjot produksi pertanian yang berdasarkan data terus naik dari tahun ke tahun.

"Turunnya NPT ini tidak melulu kesalahan Distanak tetapi juga banyak disebabkan oleh permainan harga dilakukan kartel," imbuhnya.

Diketahui, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2016 turun. Berdasarkan data BPS, pada bulan Mei 2016 sebesar 96,83%, atau  menurun sebesar 0,65%, dibanding NTP tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,47.(mcsulut/ylo/toeb)