Pemerintah Daerah Merauke Diminta Bergerak Cepat

Merauke, InfoPublik - Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Merauke, Moses Kaibu mengatakan berdasarkan pantauan langsung Dewan baru-baru ini di beberapa wilayah pedalaman Merauke, masih ditemukan banyak sekolah di kampung-kampung yang tidak berjalan.

Menurutnya, jumlah guru kontrak yang ‘dilepas’ untuk mengajar ke kampung Tahun 2015 lalu menggantikan guru-guru yang tengah pengambilan S1 ternyata tidak bisa mengatasi masalah pendidikan khususnya di kampong-kampung lokal.

Pemerintah daerah harus bergerak cepat dan secepatnya, segera bertindak. Jangan di setiap momen orang berteriak buruknya pelaksanaan pendidikan di Merauke,”ujarnya kepada wartawan di Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, baru-baru ini.

Menurutnya, Pemda Merauke perlu segera ada kerjasama dengan pemerintah pusat untuk menyiapkan tenaga honorer yang siap ditempatkan di daerah Terpencil, Tertinggal dan Terisolir (3T). “Permintaan ratusan tenaga honorer kepada pemerintah pusat sebagai solusi mengisi kekosongan guru yang terjadi di kampung-kampung,”ujarnya.

Masalah pendidikan di daerah perbatasan ini, pemerintah harus memberikan perhatian serius dan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja. “Apabila ada tenaga honorer dari pusat kurang lebih sebanyak dua ratusan lebih orang, ditambah lagi honorer di daerah pasti sekolah tidak akan ada yang kosong,”katanya optimis.

Selain itu, apabila permasalahan yang ada terus dibiarkan begitu saja maka akan semakin meningkat angka buta huruf bagi masyarakat di kampong-kampung lokal. Padahal, kemajuan suatu daerah diukur dari masyarakatnya yang memiliki kemampuan membaca dan menulis.

“Kemampuan ini (membaca dan menulis-red) membuat mereka bisa berpikir cerdas dalam hal memenuhi kebutuhan ekonominya. Mereka juga akan mudah menyikapi semua persoalan hidupnya, tanpa harus bergantung sepenuhnya kepada pemerintah,”ujarnya. (Mel/mc/mrk/Abd/Eyv)