:
Oleh MC Kabupaten Sorong, Selasa, 14 Juni 2016 | 15:11 WIB - Redaktur: Tobari - 507
Sorong, InfoPublik – Dengan adanya wacana pemerintah melalui Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi terkait dengan rasionalisasi PNS, tentu hal ini perlu dikaji secara baik, ujar Wabup Sorong Suka Hardjono, S.Sos, M.Si di Aimas, Selasa (14/6).
Pada umumnya kita di Papua, dan lebih khusus di Kabupaten Sorong, masih sangat membutuhkan tenaga PNS pada daerah-daerah pemekaran baru dan masih membutuhkan sentuhan pelayanan.
“Sehingga dengan adanya wacana rasionalisasi itu untuk kita di daerah ini bagaimanapun harus terus melihat situasi kondisi. Hal ini karena ada daerah yang mudah dijangkau dan ada pula yang sulit dijangkau, maka ini yang harus bisa kita bedakan,” ujar Suka Hardjono.
Jadi perlu adanya kajian khusus untuk menempatkan pegawai-pegawai yang benar-benar ada nilai tambah dalam pelayanannya, yang lebih khusus pada beberapa distrik yang terisolir, terdepan, terluar, sehingga rencana rasionalisasi seperti ini perlu dikaji kembali.
Rasionalisasi PNS ini kalau kita ikuti dengan adanya pendataan ulang PNS secara online memang untuk kita di Kabupaten Sorong sudah melaksanakan hal itu tapi belum optimal, terutama penyebaran pegawai itu belum merata di setiap wilayah tugas kerjanya.
“Mudah-mudahan, ke depan untuk penyebaran pegawai bisa merata, sehingga tugas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bisa terlaksana dengan baik pula sesuai harapan,” harap Wabup Suka Hardjono. (MC.Sorong/rim/toeb)