:
Tidore, InfoPublik - Pj Walikota Tidore Kepulauan Ir. H. Ramli Umanailo mengemukakan, Infrastruktur Pemerintahan yang dibangun, merupakan aset atau kekayaan milik daerah yang bersifat fungsional, nyaman, aksesibel, serasi dan selaras dengan lingkungannya serta mempunyai nilai strategis.
Selain untuk meningkatkan kredibilitas Pemerintah Daerah, juga agar mampu menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Demikian dikatakan Pj Walikota H. Ramli Umanailo dalam sambutannya pada peresmian secara simbolis Bangunan Infrastruktur Pemerintahan Tahun Anggaran 2015, yang dipusatkan di Kantor Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara, Rabu (6/1). Acara dihadiri Forkompinda, Pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan tokoh masyarakat.
Ramli juga mengatakan, dalam konsep good governance, pembangunan daerah pada dasarnya menjadi tanggungjawab bersama antara pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.
“Saya sangat mengharapkan, tumbuh dan berkembangnya rasa tanggungjawab dan rasa memiliki terhadap kemajuan daerah ini, saya mengajak dan mengimbau kepada kita semua agar bersama-sama dan berpartisipasi mengawasi, menjaga, serta memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai di Kota Tidore Kepulauan". katanya.
Sementara itu Kepala Bappeda H.M. Thamrin Fabanyo dalam laporannya menjelaskan dalam struktur APBD dan Perubahan APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2015 telah ditetapkan jumlah pendapatan daerah sebesar Rp713.691.092.887 terdiri dari belanja tak langsung Rp361.833.808.010 dan belanja langsung Rp408.544.010.050.
Selanjutnya dari jumlah belanja langsung ini terdapat pos belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan yang secara keseluruhan berjumlah 578 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp192.973.938.534.
Peresmian bangunan Infrastruktur Pemerintahan tahun anggaran 2015 secara simbolis ditandai dengan penandatangan prasasti dan pengguntingan pita di gedung Kantor Kelurahan Mareku. (mc tidore/humas/toeb)