:
Oleh MC Provinsi Jawa Tengah, Senin, 4 Januari 2016 | 17:09 WIB - Redaktur: Tobari - 538
Jepara, InfoPublik - Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk warga di Karimunjawa sudah diserahkan kepada PLN per 1 Januari 2016. Pascapenyerahan pengelolaan itu, listrik sudah menyala 18 jam per hari.
Meski begitu, masih ada persoalan yang yang muncul. Salah satu di antaranya datang dari aduan warga Dukuh Telaga Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa, yang mengaku tidak mendapatkan aliran listrik hingga hampir dua bulan lamanya.
Hal tersebut diketahui Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menggelar sarasehan dengan warga Karimunjawa, Sabtu (2/1).
Adalah Yaharnudin atau yang kerap disapa Ambon, yang mengadukan tidak adanya listrik di daerahnya tersebut. Dia menuturkan, sudah menanyakan kepada petugas PLTD Unit Telaga namun belum mendapat jawaban.
“Kalau Karimun listriknya sudah 18 jam, kami sudah hampir dua bulan tidak hidup. Bagaimana dengan kami? Kapan listrik itu hidup?,” adunya kepada Gubernur di Masjid Al Muttaqim.
Masalah tidak hanya terkait belum meratanya aliran listrik, namun juga biaya pemasangan listrik yang diterapkan oleh PLN. Sumarto warga Desa Karimunjawa menjelaskan biaya sebesar Rp1.246.000 yang diterapkan oleh PLN masih dapat diterima meskipun masih terlalu berat.
Namun, warga keberatan dengan tambahan biaya Rp700.000 yang dibebankan kepada mereka. Karenanya, mereka meminta gubernur untuk membantu meringankan biaya listrik tersebut.
“Itu ada dua versi. Yang versi kami mendaftar dari kecamatan Rp1.246.000 itu, tapi mungkin kalau ada keringanan ya bisa diturunkan sedikit. Itu saya setuju, walaupun masih berat. Tapi kalau ditambah Rp700.000 kami kurang setuju, terlalu keberatan pak,” kata Sumarto.
Menanggapi keluhan warga Telaga terkait tidaknya listrik selama hampir dua bulan, Manager Area Kudus PLN Jateng dan DIY Didit Rahmat mengungkapkan bahwa saat serah terima PLTD yang dilakukan 1 Januari 2016 kondisi dua mesin di PLTD Telaga dalam kondisi rusak.
Meski demikian, PT Indonesia Power yang diberi kewenangan untuk mengelala PLTD sudah berusaha mencari suku-cadang (sparepart) yang dibutuhkan oleh kedua mesin tersebut.
“Pada saat penyerahan, kondisi PLTD Telaga itu kondisi dua unit mesin semua rusak. satu silinder headnya bengkok, yang besar IC-nya rusak. Sudah diupayakan teman-teman Indonesia Power bahwa mereka sedang mencari sparepart yang harus sama persis sparepart yang dibutuhkan dua mesin,” urainya.
Sedangkan untuk biaya tambahan Rp700.000 yang dibebankan kepada warga, bukan merupakan pungutan, melainkan biaya yang dipersiapkan untuk menstandarkan instalasi listrik yang dimiliki oleh warga. Sebab, setelah dikelola oleh PLN, maka pelayanan kelistrikan harus dilakukan sesuai dengan standar nasional.
“Instalasi yang selama ini digunakan untuk dimanfaatkan penyaluran listrik dari PLTD yang ada saat ini, itu bisa berpengaruh pada kestabilan daya listrik yang dihasilkan, karena kami melayani bapak semua dengan standar nasional. Maka dari pada itu dipersiapkanlah instalasi-instalasi yang harus standar,” katanya.
Ditambahkan Didit, saat ini PLN masih belum mengubah sistem PLTD lama yaitu beroperasi secara terpisah-pisah dan disalurkan melalui tiga trafo distribusi. Namun, pada Juli 2016 mendatang, listrik di Karimunjawa akan memiliki tegangan yang standar selama 24 jam karena PLN telah menyiapkan 34 trafo distribusi.
“Sistem lama yang dikelola PLTD itu mesin-mesin beroperasi secara island artinya terpisah-pisah. Ada lima unit mesin tapi untuk lima lokasi. Tidak seperti nanti yang dikelola PLN 1.500 KW datang itu dari Kemujan sampai Karimun jadi satu nyala semua sampai 24 jam,” katanya.
Sementara itu, menanggapi keluhan warga, Ganjar memastikan bahwa seluruh daerah di Karimunjawa belum akan terkover listrik 100 persen. Sebab, PLN butuh proses yang lama dalam menyiapkan mesin yang akan didatangkan dari Tarakan Kalimantan Timur.
Bagi daerah-daerah terpencil yang belum dapat menikmati listrik, Ganjar mewacanakan untuk menggunakan energi alternatif seperti kincir angin, seperti Belanda dan Jerman.
“Jangan khawatir belum terkover, jangan khawatir masih akan enam jam. Jadi saya itu malah jamin dalam waktu pendek belum ada listrik,” kata Ganjar.
Sedangkan terkait biaya tambahan sebesar Rp700.000 yang dibebankan kepada warga, Ganjar meminta pihak PLN menyampaikan peruntukannya secara terbuka dan transparan agar nantinya tidak timbul polemik yang berkepanjangan.
Selain masalah listrik, dalam sarasehan tersebut warga juga meminta Ganjar menyediakan kemudahan transportasi antarpulau yang saat ini masih sangat minim. Transportasi tersebut dinilai penting lantaran transportasi utama kepulauan Karimunjawa hanya kapal antarpulau. (Humas jateng/MCjateng/toeb)
