:
Oleh MC Kabupaten Bulungan, Senin, 4 Januari 2016 | 10:02 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 568
Bulungan, InfoPublik - Bupati Bulungan, Syaiful Herman meminta agar seluruh proyek fisik atau infrastruktur sudah dimulai sejak Januari 2016. Percepatan harus dilakukan karena APBD 2016 sudah ditetapkan sejak bulan Desember 2015.
“Tolong untuk proyek-proyek fisik yang besar khususnya di Dinas PU segera dimulai bulan Januari,” ucap Bupati dalam arahannya di ruang serbaguna Kantor Bupati Bulungan, Senin, (4/1). Arahan disampaikan di hadapan pegawai SKPD di lingkungan Pemkab Bulungan. Sebelumnya para pegawai SKPD melaksanakan apel gabungan di Halaman Kantor Bupati, namun karena turun hujan, sehingga pertemuan dipindahkan ke ruang serbaguna.
“Begitu pula dengan surat-surat keputusan kepanitiaan lelang dan lainnya agar segera dibuat,” imbuhnya. Dijelaskan, selain surat keputusan kepanitiaan, diharapkan juga SKPD segera membuat surat keputusan terkait honor atau pegawai tidak tetap, SK pengguna anggaran, SK kuasa pengguna angggaran, SK bendahara penerima serta bendahara pengeluaran. Untuk diketahui, penyerapan APBD 2015 sebesar Rp2,1 triliun hingga 31 Desember 2015 mencapai 81 persen, lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sejak 3 tahun terakhir juga mampu menyelesaikan pembayaran tagihan per 31 Desember 2015 hingga sekitar pukul 20.00 Wita.
“Kalau tahun-tahun sebelumnya bisa sampai jam 12 malam,” ujarnya. APBD Bulungan tahun 2016 ini turun hampir setengah dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp1,2 triliun. Bupati pun berharap dengan anggaran yang cukup terbatas, SKPD-SKPD dapat semakin mengoptimalkan kinerja serta melaksanakan program secara efektif dan efisien.
Sementara terkait SK kepanitiaan dan PTT diminta dibuat cepat agar tidak berlaku surut dan berpotensi menjadi temuan BPK. Dicontohkan pada pengalaman sebelumnya, ada SK PPTK yang berlaku 10 bulan sementara SK panitia lelang berlaku 12 bulan sehingga menjadi temuan pemeriksaan keuangan.
“Mau tidak mau harus kembalikan honor yang sudah diterima, ini saya harapkan tidak lagi terulang,” tuturnya. Ditambahkan, satu hal lagi yang menjadi sorotan yaitu kasus perselingkuhan di kalangan aparatur sipil negara di Pemkab Bulungan.
Selama 2015 terdapat beberapa kasus perselingkuhan yang menjadi sorotan masyarakat hingga pemberitaan media massa. Bupati berharap hal ini menjadi pelajaran bagi seluruh aparatur dan tidak terulang di 2016 karena selaku aparatur pemerintah mestinya menjadi contoh dan teladan baik bagi masyarakat.
Sekkab Bulungan, Drs Syafril pada kesempatan sama menambahkan, APBD Bulungan tahun 2016 mengalami penurunan namun di sisi lain anggaran perjalanan dinas untuk hitungan per harinya mengalami kenaikan. Kenaikan hitungan perjalanan dinas ini juga diharapkan tidak membuat aparatur lupa diri.
“SPPD naik bukan untuk jalan-jalan atau hura-hura, gunakan untuk kegiatan yang benar-benar prioritas,” tegasnya. Dicontohkan, untuk kegiatan yang datanya bisa didapat melalui email maupun internet maka tidak perlu sampai menggunakan anggaran SPPD untuk ke luar daerah. Hal ini sekaligus antisipasi anggaran perjalanan dinas habis sebelum waktunya.(MC.Kab.Bulungan/Eyv)