Menkomdigi Pimpin Apel Siaga Layanan Telekomunikasi Natal 2025 dan Tahun Baru 2026

Jakarta, InfoPublik — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid memimpin apel bersama Posko Siaga Kualitas Layanan Telekomunikasi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Jumat (19/12/2025).

Kegiatan itu diikuti seluruh operator telekomunikasi nasional, pejabat eselon I Kementerian Komdigi, serta kepala balai mentoring dari seluruh provinsi, sebagai bentuk kesiapsiagaan nasional menghadapi lonjakan trafik komunikasi selama libur akhir tahun.

Dalam arahannya, Menkomdigi menegaskan pentingnya menjaga konektivitas yang andal, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat melalui layanan komunikasi yang optimal. “Memberikan layanan terbaik di masa libur Natal dan Tahun Baru adalah wujud kesiapsiagaan kita. Konektivitas yang handal bukan hanya soal teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab kita terhadap masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebutkan, beberapa provinsi rawan bencana, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, telah menunjukkan peningkatan Operational Network Readiness (ONR) yang signifikan. Aceh naik dari sekitar 50 persen menjadi 73,5 persen, sementara Sumatra Utara dan Sumatra Barat stabil di atas 97 persen. Peningkatan ini merupakan hasil kerja sama intensif antara pemerintah daerah dan operator seluler.

Menkomdigi juga mengingatkan operator untuk memprioritaskan cadangan energi dan kapasitas jaringan di daerah yang berpotensi hujan tinggi, serta memastikan layanan tetap optimal di titik-titik strategis, termasuk jalur transportasi, destinasi wisata, dan pusat perbelanjaan. Layanan darurat melalui call center 112 dan SMS Blast informasi bencana juga disiagakan untuk menjamin keselamatan masyarakat.

“Ini bukan sekadar kesiapan teknis, tetapi juga bentuk pelayanan negara kepada masyarakat. Kita ingin memastikan keluarga dan komunitas tetap terhubung dengan aman dan nyaman selama libur Natal dan Tahun Baru,” tegas Menkomdigi.

Apel siaga ini sekaligus menjadi momentum koordinasi intensif antara Kemkomdigi, operator seluler, dan pemerintah daerah, agar layanan telekomunikasi tetap prima, spektrum radio aman dari gangguan, serta masyarakat dapat mengakses informasi darurat secara cepat dan mudah.