Pentingnya Sinergi Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penurunan Stunting

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia telah menetapkan percepatan penurunan stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah harus terus bersinergi untuk memastikan ketersediaan layanan kesehatan bagi keluarga-keluarga di Indonesia dengan kualitas yang semakin baik.

Pada 2024, seluruh target dalam RPJMN 2020-2024 akan dievaluasi, termasuk target prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin saat Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Penurunan Stunting yang diadakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada Kamis (25/4/2024) berharap beberapa hal agar menjadi perhatian.

"Pertama, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang sudah dilaksanakan, baik terkait capaian, pembelajaran, maupun rekomendasi. Evaluasi ini penting, agar program yang sudah kita lakukan dapat berlanjut dan menjadi prioritas pemerintahan selanjutnya," kata Wapres Ma'ruf.

Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan capaian penurunan stunting semakin melambat dalam dua tahun terakhir ini, agar diidentifikasi dan dinavigasi. Fokuskan strategi dan pendekatan pada pencegahan terjadinya stunting baru, tanpa mengurangi intervensi pada anak stunting.

Selain itu, kata Wapres Ma'ruf arahkan berbagai intervensi kebijakan pada hal-hal yang mempunyai daya ungkit tinggi untuk mempercepat penurunan stunting.

“Selanjutnya, saya minta agar komitmen dan visi pimpinan terhadap program penurunan stunting, baik di Pusat maupun daerah, tetap terjaga, utamanya memasuki masa transisi dan pergantian kepemimpinan di tahun ini,” tegas Wapres Ma'ruf.

Kepala BKKBN Hast Wardoyo mengatakan prevalensi stunting dari tahun ke tahun mengalami penurunan signifikan. Meskipun penurunan tersebut belum sesuai harapan, tetapi jumlah keluarga berisiko stunting (KRS) mengalami penurunan signifikan.

“Jadi, keluarga yang tidak punya air bersih, jambannya tidak standar, rumah kumuh, mengalami penurunan yang signifikan,” kata Hasto.

Berdasarkan data yang dimiliki BKKBN menunjukkan pada 2023 jumlah KRS sebanyak 11.896.367 keluarga, turun dari 13.123.418 keluarga pada 2022.

Selanjutnya, setiap tahun terjadi 1,7 juta pernikahan di Indonesia. Dari pernikahan itu sering calon pengantin (catin) tidak melakukan persiapan menghadapi kehamilan, perhatian terhadap pre konsepsi sangat rendah.

"Dari 1,5 juta yang menikah pada 2023, catin yang bersedia mengukur lingkar lengannya, berat badannya, hanya sebanyak 613.113 catin. Dari jumlah itu masih banyak yang terlalu kurus, mencapai 140.163 catin," kata Hasto.

Sementara catin yang mengalami anemia mencapai 20 persen (anemia ringan, sedang, dan berat). Hasto menjelaskan apabila catin yang bersedia discreening, banyak yang bisa ditangani ditingkat hulu, sebagai persiapan hamil dan melahirkan bayi yang sehat, terbebas dari stunting.

Komitmen pada 2024, Hasto mengatakan BKKBN harus bergerak lebih cepat. Untuk itu, di sela Rakernas 2024, diluncurkan program Akselerasi dalam Percepatan Penurunan Stunting (SIDAK Stunting).

"Kita akan melakukan akselerasi, mendampingi dan beraksi dalam program tersebut.
Tim Pendamping Keluarga (TPK) di lapangan akan siap mendampingi keluarga berisiko stunting," kata Hasto.