Mendes PDTT Minta Pengurus BUMDesa Dipilih lewat Musdes

Jakarta, InfoPublik - Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) harus dipilih melalui forum Musyawarah Desa (Musdes) agar memiliki kapasitas yang cukup dalam bidang tersebut.

Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya terkait acara Ujian Akhir Disertasi Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Dirjen PEID), Harlina Sulistyorini, dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional Terhadap Kinerja BUMDesa, Dimediasi Kapabilitas Inovasi, dan Dimoderasi Dukungan Pemerintah (Studi pada BUMDesa di Provinsi Jawa Timur) yang digelar di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, seperti dilansir pada Kamis (21/3/2024).

"Pemilihan pengurus BUMDesa sebaiknya dilakukan di forum musdes. Ini sangat penting karena kesalahan dalam memilih pengurus BUMDesa akan berdampak pada pengelolaan BUMDesa sendiri," kata Abdul Halim.

Metode pemilihan ini dinilai penting dilakukan karena orang-orang yang ada dalam kepengurusan BUMDesa memiliki andil besar dalam kemajuannya.

Terlebih, BUMDesa saat ini telah menjadi bagian penting dalam kesejahteraan masyarakat desa.

“Hal ini dibuktikan dengan eksistensi BUMDesa selama masa pandemi dalam peningkatan ekonomi warga desa,” tuturnya.

Abdul Halim mengatakan, hasil penelitian Dirjen Harlina di Jawa Timur berpeluang untuk dijalankan di daerah lain.

Di antaranya di Papua, Maluku Utara, Nias, Sulawesi, dan beberapa wilayah lain yang BUMDesanya mengalami kemajuan, meskipun tidak seiring dengan status desanya.

"Dari apa yang kita lihat di lapangan belum ada hubungan signifikan antara status desa dengan keberhasilan pengelolaan BUMDesa. Kadang desanya maju tapi BUMDesanya masih kurang. Kadang unit usahanya bagus tapi tidak dari desa maju, lha ini," ungkap dia.

Menyikapi rekomendasi tersebut, Dirjen Harlina mengatakan, tantangan ini muncul karena harus menyesuaikan dengan model kepemimpinan di setiap wilayah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten.

“Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam teori pengaruh peran dukungan pemerintah melalui fungsi fasilitasi, regulasi, dan katalisasi terhadap kinerja BUMDesa maupun realisasi di lapangan,” pungkas Harlina.

Turut mendampingi Mendes PDTT dalam acara tersebut, Dirjen PDP Sugito, Dirjen PPDT Nugroho Setijo Nagoro, dan Kepala BPI Ivanovich Agusta. Selain itu hadir juga beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDTT.