Tingkatkan Pelayanan Publik, Sekjen Kemendagri Dorong SPBE dan MPP

Jakarta, InfoPublik - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro, mendorong seluruh daerah menyukseskan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Kami Kemendagri, Pak Mendagri sudah mempunyai komitmen yang kuat akan mendorong seluruh daerah untuk menyukseskan SPBE dan Mal Pelayanan Publik menuju digitalisasi," kata Suhajar dalam keterangan resminya, Kamis (7/3/2024).

Hal itu ditegaskan Suhajar saat mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan sambutan pada acara Peresmian Bersama MPP dan Penguatan Komitmen Penerapan MPP Digital di Jakarta.

Selain itu, Suhajar mengapresiasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir dalam acara tersebut.

Suhajar mengatakan, Menteri Anas telah bekerja siang malam dan tidak kenal lelah untuk memajukan inovasi-inovasi pelayanan publik di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan Menkes Budi Gunadi dalam memajukan pelayanan publik yang lebih inovatif.

"Bapak Menkes, alhamdulillah nanti kalau kita ada waktu kita singgah kantor Pak Menkes, ini kantornya Pak Mendagri sudah lihat, saya belum sempat ke sana, Pak Mendagri memuji inovasi digitalisasi di kantornya Pak Menkes," katanya.

Suhajar menambahkan, peningkatan pelayanan publik yang inovatif harus ditingkatkan untuk mendukung kemajuan suatu negara.

Hal itu selaras dengan penelitian Mark Turner yang menunjukkan bahwa negara yang lebih cepat maju melampaui negara tetangganya adalah yang mampu mentransformasi pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan. Misalnya, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan Malaysia.

"Artinya, kalau mau maju, ya ubah jadi pelayanan, apa pun, bupati ya pelayan, kami Sekjen Kemendagri melayani, kira-kira seperti itu," tutur Suhajar.

Penelitian Turner tersebut, lanjut Suhajar, membantah pemikiran dari Perdana Menteri Singapura pada 1959 hingga 1990 Lee Kuan Yew yang menulis dalam bukunya, bahwa negara-negara yang membatasi kebebasan lebih maju daripada negara demokrasi.

Padahal, Singapura menjadi lebih maju setelah mengubah pemerintahannya menjadi organisasi pelayanan publik yang efektif.

"Nah, efektifnya itu hari ini harus di-connecting-kan dengan teknologi informasi, makanya pelayanan dan digitalisasi, semua akan sangat lengkap nanti kita mendapatkan arahan dari Bapak Menteri PANRB," ujarnya.