:
Oleh Wahyu Sudoyo, Selasa, 3 Januari 2023 | 22:51 WIB - Redaktur: Untung S - 236
Jakarta, InfoPublik – Penurunan luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) hingga 1.396.380 hektare (ha) sejak 2019 lalu, turut disumbang oleh kebijakan yang kuat dalam pengelolaan sumber daya lahan.
“Kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (sebagai bagian dari kebijakan sumber daya lahan) berhasil menurunkan luasan lahan dan hutan yang terbakar seluas 1.396.380 ha atau 87,3 persen sejak 2019,” ungkap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK), Siti Nurbaya, dalam keterangan resmi yang diterima InfoPublik, terkait acara brainstorming (diskusi) dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jakarta pada Selasa (3/1/2023).
Menurut Menteri LHK, kebijakan sumber daya lahan sama pentingnya dengan kebijakan sumber daya air.
Pada kebijakan pengelolaan sumber daya lahan, pemerintah telah mengembangkan perangkat kebijakan yang kuat melalui penurunan emisi gas rumah kaca sektor hutan dan halan atau FOLU Net Sink 2030.
Sedangkan kebijakan sumber daya air dinilai perlu diperkuat sesuai dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Air PBB atau UN Water Summit on Groundwater 2022 pada 7-11 Desember 2022 lalu di Paris, Prancis.
“(penguatan sesuai UN Water Summit) Yakni ditegaskan perlunya penerapan integrated water resources management (manajemen sumber air terintegrasi) untuk penggunaan dan perlindungan air tanah, mata air dan air permukaan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan,” jelas Menteri Siti.
Pada pertemuan tersebut, Kementerian LHK memperoleh kursi permanen (permanent seat) di World Water Council yang akan berperan penting dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 di Bali.
Menteri LHK mengatakan, untuk memantapkan peran tersebut, telah dilakukan diskusi dengan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) guna menyatukan pandangan berdasarkan aspek empiris dan faktual mengenai format tata kelola sumberdaya lahan yang bersinergi dengan sumber daya air.
“Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan World Water Forum 2024 mendatang, Indonesia tidak hanya berhasil dalam penyelenggaraan, namun juga memperoleh manfaat yang siginifikan dalam formulasi tata kelola sumberdaya air secara holistik,” tutur dia.
Pada tahap pertama, lanjut Menteri Siti, telah dilakukan diskusi untuk membahas ketersediaan air di ekosistem unik karst serta konsep pengeloalannya yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai atribut bentang alam, baik aspek geologi, stratigrafi, konfigurasi topografi, tanah hingga aspek sosial kelembagaan.
Dekan Fakultas Geografi UGM, Danang Sri Hadmoko, dan Prof. Eko Haryono, mengatakan, ekosistem karst memiliki nilai strategis sebagai kawasan pemasok dan tandon air untuk keperluan domestik, yang diperkirakan menjadi sumber 25 persen persediaan air penduduk dunia.
Selain itu, kawasan ini juga mempunyai sumberdaya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dari kegiatan pariwisata, penambangan bahan galian dan penghasil sarang burung walet.
“Di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, luas kawasan karst mencapai hampir 20 persen dari total luas wilayah,” pungkas Danang.
Foto: Biro Humas KLHK