Negara ASEAN Memperkuat Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Jakarta, InfoPublik – Masih dalam rangkaian kegiatan The 4th ASEAN Ministerial Meeting on Women (AMMW) yang diselenggarakan pada 5 - 15 Oktober 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan webinar tentang 'Berbagi Praktik Terbaik Implementasi Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan' yang dihadiri oleh perwakilan pihak swasta kemitraan pemerintah yang selama ini telah berkomitmen dalam pemberdayaan perempuan Indonesia.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) saat ini memiliki lima program prioritas Presiden untuk meningkatkan status dan dukungan bagi perempuan dan anak, salah satunya ialah, Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender.

"Kami mengedepankan pemberdayaan ekonomi perempuan salah satunya dengan memperluas akses perempuan terhadap pendanaan. Selain itu, promosi pentingnya partisipasi perempuan, kepemimpinan, dan kesetaraan gender bagi perempuan dalam angkatan kerja baik di sektor publik maupun swasta untuk terus digalakkan, serta mempertimbangkan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mencapai pekerjaan dan jenjang karir yang lebih baik di era perkembangan teknologi digital 4.0 yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi digital," tutur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Bintang Puspayoga, Jumat (15/10/2021).

Direktur Eksekutif Philippines Commission on Women dan ASEAN Committee on Women (ACW) Philippines Focal Point, Kristine Yuzon-Chaves mengatakan, perempuan di Philippines yang menduduki posisi manajemen senior (CFO, COO, Direktur SDM) terutama di sektor swasta sudah mencapai lebih dari 50 persen jabatan manajer.

"Pemerintah Philippines memastikan akses yang sama terhadap peluang kerja yang berkembang, memungkinkan kondisi kerja yang fleksibel bagi perempuan, meninjau pendekatan rekrutmen, memberikan pendampingan dan pembinaan kepada perempuan, dan membuat rencana kesinambungan bisnis yang baik untuk menghadapi bencana. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan," ujarnya.

Sementara Government and External Scientific Affair Lead Senior Manager Danone Indonesia, Sarah Angelique menjelaskan beberapa program terkait pemberdayaan perempuan dan komunitas yang telah dilakukan pihaknya, diantaranya Warung Anak Sehat, Mombassadors, Unit bisnis daur ulang, Stellar Women Entrepreneurship Academy, dan Aqua Home Service. "Danone Indonesia berkomitmen meningkatkan kesetaraan gender di tempat kerja atau gender gap antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan juga bisa menempatkan posisi strategis sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan," katanya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Senior P&G Indonesia, Nararya Soeprapto. Ia menjelaskan, pada tahun 2020, P&G Indonesia meluncurkan program peningkatan kapabilitas komprehensif yang disebut Gerakan Maju Wanita Indonesia (ANJANI). ANJANI merupakan bagian dari komitmen P&G untuk mempromosikan jaringan pasokan yang lebih beragam di bawah inisiatif unggulan yang disebut Program Keragaman Pemasok. Pada peluncuran pertamanya di tahun 2020, P&G Indonesia bermitra dengan WEConnect International untuk melatih wirausaha perempuan Indonesia.

Hal yang sama juga dilakukan oleh PT Astra dalam hal pemberdayaan perempuan khususnya di desa melalui Desa Sejahtera Astra. Head of Environment & Social Responsibility PT. Astra International, Tbk, Diah Suran Febrianti mengatakan, sejak Juni 2019, Astra telah mengembangkan 930 Desa Sejahtera Astra (DSA) yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Dalam hal pemberian modal bagi perempuan yang memiliki usaha mikro, Institutional and Planning Director PT PNM (Persero), Sunar Basuki mengatakan PNM berkomitmen untuk dapat mempromosikan pengusaha perempuan dengan target perempuan pra-sejahtera melalui permodalan. "Program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan permodalan berbasis kelompok. Adapun upaya ini dilakukan oleh PNM guna memajukan usaha individu dan kelompok, bukan hanya lewat pembiayaan tetapi juga mengikatkan diri secara psikologi dengan nasabah," katanya.

Sementara itu, dalam pernyataan penutup, Deputi Bidang Kesetaran Gender Kemen PPPA sekaligus Ketua ASEAN Committee on Women, Lenny N Rosalin menuturkan Pemerintah memiliki tugas dan kapasitas mempromosikan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Untuk itu, diperlukan sinergi dan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah serta peran serta masyarakat yang meliputi lembaga profesi, swasta, media, akademisi, lembaga penelitian, organisasi keagamaan dan masyarakat.

"Praktik baik yang ditunjukkan oleh negara - negara ASEAN, dan ASEAN sebagai komunitas mendorong kita untuk mempertimbangkan tindakan kolaboratif sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas perempuan untuk mengakses peluang pembangunan ekonomi yang setara yang berlanjut ke efek jangka panjang untuk kesetaraan gender. Secara keseluruhan, kami berharap webinar ini dapat bermanfaat bagi semua negara dalam hal pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di ASEAN," tutup Lenny.