:
Oleh Wawan Budiyanto, Senin, 25 September 2017 | 23:38 WIB - Redaktur: Juli - 269
Bali, InfoPublik - Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menegaskan empat pilar kebangsaaan harus dirawat dengan betul oleh perguruan tinggi karena merupakan modal besar pengungkit daya saing Indonesia.
Empat pilar tersebut adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Situasi negara yang sedang banyak problem mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik," kata Menristekdikti kepada wartawan usai membuka acara Deklarasi Anti Radikalisme oleh pimpinan perguruan tinggi se Indonesia di Bali, Senin (25/9).
Ia mengungkapkan, Aksi Kebangsaan Pimpinan Perguruan Tinggi se-Indonesia tersebut berawal dari keprihatinan atas kondisi bangsa akhir-akhir ini. Munculnya ajaran atau faham yang menganjurkan kekerasan, tindakan persekusi, adu domba, penyebaran fitnah dan kebencian yang bernuansa SARA mengarah pada gerakan radikalisme.
Langkah-langkah memelihara kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi untuk melawan radikalisme kemudian dirumuskan oleh para pimpinan pendidikan baik cara maupun pemahaman mengenai empat pilar kebangsaan bagi generasi muda di kampus. Sekitar 432 Profesor, 1127 Doktor dan 2500 lebih Magister, hadir dan terlibat dalam acara tersebut. Setelah rumusan dihasilkan, tahap berikutnya adalah implementasi di kampus.
"Melalui Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga akan dirumuskan apa yang bisa diimplementasikan dari wawasan kebangsaan dan sistem bela negara dengan Kementerian Pertahanan. Dengan Unit Kerja Presiden bidang pembinaan ideologi Pancasila juga akan digarap. Jangan normatif nya saja tapi juga harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan Kemenristekdikti baru-baru ini juga diwujudkan dalam hal perekrutan dosen dan CPNS maupun pegawai tetap non PNS yang menjadi sangat selektif. Disamping kemampuan akademik dan kemampuam basic yang baik, mereka tidak boleh terpapar dengan radikalisme.
Pihaknya juga menyebutkan mungkin akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk melakukan screening. Begitu pula dengan PTS yang juga harus menseleksi para dosen dan pegawainya. "Rektor pun saya minta untuk mendata para dosen pegawai yang terpapar radikalisme untuk selanjutnya ada pembinaan," katanya.
Komitmen dari para pendiri negara mengenai Pancasila harus dikembalikan. Gerakan yang mengarah radikalisme mulai banyak bermunculan di perguruan tinggi negeri, swasta maupun yang berada di bawah Kementerian Agama.
"Melalui para pimpinan perguruan tinggi yang ada dalam kegiatan ini akan dirumuskan bentuk pengajaran seperti apa untuk para mahasiswa agar terhindar dari gerakan-gerakan radikal," kata Nasir.