Rumah Bersama Kecamatan: Strategi Baru Wujudkan Pembangunan Inklusif di Jawa Timur

Jakarta, InfoPublik - Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Jawa Timur.

Hal ini ditegaskan oleh Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Amran, dalam Rapat Pembinaan Kecamatan yang digelar di Kantor BPSDM Provinsi Jawa Timur. Mengusung tema "Sinergitas Kecamatan Dalam Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rumah Bersama Kecamatan", rapat ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan.

Dalam arahannya, Amran menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai fondasi utama untuk menciptakan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus bekerja sama karena kolaborasi ini penting untuk memastikan penyelenggaraan kebijakan dilaksanakan secara tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat," ujar Amran dalam siaran persnya, Kamis (12/12/2024).

Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan kekayaan budaya, sumber daya alam melimpah, serta destinasi wisata unggulan. Namun, di balik potensinya, Jawa Timur menghadapi sejumlah tantangan, seperti kesenjangan pembangunan antardaerah dan kepadatan penduduk yang memengaruhi pemerataan ekonomi.

“Kita membutuhkan kebijakan strategis untuk menghadapi tantangan tersebut, terutama yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama,” tambah Amran.

Upaya untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ini memerlukan pendekatan inovatif dan kolaboratif. Salah satu konsep yang diangkat dalam rapat ini adalah Rumah Bersama Kecamatan, di mana kecamatan berperan sebagai pusat koordinasi dan sinergi bagi berbagai program pembangunan.

Konsep Rumah Bersama Kecamatan menempatkan kecamatan sebagai pusat integrasi lintas sektor, yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan merata. Kecamatan tidak hanya menjadi unit administratif, tetapi juga pusat kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

“Pendekatan ini memberikan ruang bagi camat sebagai servant leader untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan masyarakat. Camat diharapkan mampu mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk mendukung pembangunan daerah,” ungkap Amran.

Sebagai pemimpin yang melayani, camat juga diharapkan mampu memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam dan menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan strategis. Dengan demikian, konsep Rumah Bersama Kecamatan menjadi alat strategis untuk memastikan pelayanan publik lebih efektif dan responsif.

Rapat ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selain itu, pertemuan ini mendorong koordinasi yang lebih baik antarinstansi untuk memastikan program-program pembangunan berjalan optimal.

Amran menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor bukan hanya langkah reaktif, tetapi juga langkah strategis untuk membangun keberlanjutan pembangunan di Jawa Timur. “Kami berharap pertemuan ini menjadi langkah awal yang kuat untuk membangun kolaborasi demi kesejahteraan masyarakat. Jawa Timur memiliki potensi besar yang dapat dioptimalkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sekaligus menciptakan pembangunan yang inklusif di Indonesia,” tuturnya.

Melalui pendekatan yang terintegrasi seperti Rumah Bersama Kecamatan, pemerintah berharap dapat menjawab tantangan pembangunan di Jawa Timur, mulai dari kesenjangan ekonomi hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, konsep ini diharapkan mampu menjadi model pembangunan yang tidak hanya relevan bagi Jawa Timur, tetapi juga dapat diterapkan di daerah lain di Indonesia.

Rapat Pembinaan Kecamatan ini memberikan arah baru bagi pengelolaan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan fokus pada inklusi, sinergi, dan keberlanjutan. Kolaborasi yang terjalin diharapkan tidak hanya menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, tetapi juga membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.