Ditjen Bina Adwil Ajak Satker Konsisten Jaga Kualitas

: Ditjen Bina Adwil Kemendagri menggelar Kegiatan Konsolidasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Identifikasi dan Analisis Risiko Bidang Keuangan Bagi Satker Pusat dan Dekosentrasi Tahun 2024 di Medan, Senin (27/5/2024). Foto: Kemendagri


Oleh Eko Budiono, Rabu, 29 Mei 2024 | 20:36 WIB - Redaktur: Untung S - 152


Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal  Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri melalui Sekretariat, Bagian Keuangan, menyelenggarakan  Konsolidasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Identifikasi dan Analisis Risiko Bidang Keuangan Bagi Satker Pusat dan Dekosentrasi Tahun 2024 di Medan, Senin (27/5/2024).
 
Kegiatan dilakukan secara hybrid baik offline maupun daring diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Satker Dana Dekonsentrasi dan ASN lingkup Kementerian Dalam Negeri. 
 
Pada kegiatan itu hadir juga Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Vice President PT. Bank Negara Indonesia (BNI) dan Pelaksana Harian (Plh) Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
 
Plh Sekretaris Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Mey Rany Wahida Utami mengatakan, pengendalian pengelolaan keuangan merupakan salah satu konsep yang paling terpenting dalam sebuah organisasi, karena dapat meminimalisir terjadinya risiko. 
 
Dalam meminimalisir terjadinya risiko, pengendalian dibagi menjadi beberapa bagian yaitu upaya pengendalian berupa pencegahan dengan mengidentifikasi risiko, mengendalikan risiko, mitigasi risiko,  dan upaya monitoring serta evaluasi risiko.
 
Berdasarkan hasil penilaian Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA) pada Triwulan I Tahun 2024, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (gabungan dari anggaran yang dikelola di pusat dan daerah melalui mekanisme dekonsentrasi) meraih skor akhir 94,68 dan terdapat 31 Satker Dekonsentrasi yang meraih nilai IKPA sebesar 100.
 
“Saya mengucapkan terima kasih atas komitmen kita bersama dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan anggaran, Saya berharap kedepan kita bisa konsisten untuk menjaga kualitas IKPA baik dari sisi perencanaan angaran, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran,"  tutur Mey Rany.
 
Selain mmengenai pelaksanaan anggaran, Mey Rany juga menegaskan adaptasi teknologi dalam pengelolaan perbendaharaan yang perlu dipedomani diantaranya:
 
1. Penerapan Aplikasi SAKTI;
2. Penerapan dan pemanfaatan konsep marketplace
3. Pemanfaatan teknologi tanda tangan elektronik (TTE);
4. Penerapan digital payment dalam pembayaran APBN; dan
5. Mendorong pemanfaatan penggunaan Cash Management System (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
 
“Adaptasi teknologi tersebut tidak akan lancar tanpa diikuti dengan kesiapan SDM operator dan bendahara, untuk itu saya berharap dengan kegiatan hari ini ada peningkatan kompetensi bendahara, manfaatkan koordinasi dan sharing  informasi antar bendahara serta menyimak dengan seksama materi yang disampaikan oleh narasumber,"  kata Mey Rany.
 
 

Berita Terkait Lainnya