Kemenko Polhukam Dukung Penuh Pemanfaatan HAM secara Optimal

: Deputi Bidang Koordinasi Pollugri Kemenko Polhukam Menggelar FGD ‘Optimalisasi Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM periode 2024-2026’ di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/5/2024). Foto Humas Kemenko Polhukam.


Oleh Fatkhurrohim, Rabu, 15 Mei 2024 | 22:29 WIB - Redaktur: Untung S - 90


Bandung, InfoPublik – Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri (Pollugri), Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) ‘Optimalisasi Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia di Dewan HAM periode 2024-2026’ di Bandung, Jawa Barat, Selasa (14/5/2024).

Deputi Pollugri Kemenko Polhukam Rina P. Soemarno, dalam kesempatan tersebut menyampaikan Indonesia akan terus konsisten memastikan tidak ada satu pun pihak yang ditinggalkan dalam upaya pemajuan dan pelindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama negara-negara berkembang.

“Hal itu sejalan dengan terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024-2026 pada 10 Oktober 2023 lalu,” lanjut Deputi Rina, dalam keterangan tertulisnya Rabu (15/5/2024).

FGD ini lanjutnya, merupakan komitmen Kemenko Polhukam untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam pembahasan HAM melalui pelibatan dialog dan kerja sama HAM yang konstruktif dengan pemangku kepentingan terkait di dalam negeri.

Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM yang ke-enam kalinya dan dengan suara terbanyak, merupakan wujud kepercayaan untuk terus dapat berkontribusi bagi pemajuan dan pelindungan HAM. Kesempatan ini harus dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi upaya pemajuan dan pelindungan HAM kawasan dan dunia

Kemenko Polhukam yang memiliki fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian atas isu-isu kerja sama HAM di tingkat multilateral, mendukung penuh terwujudnya pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Dewan HAM secara optimal.

“Untuk itu, FGD ini tidak hanya melibatkan K/L terkait, namun juga mengundang Lembaga HAM Nasional dan LSM, serta akademisi agar memastikan proses diskusi dapat berjalan secara inklusif,” pungkas Deputi Rina.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 18 Mei 2024 | 10:34 WIB
Penghormatan HAM, Pemerintah Anggap Perbankan Mitra Penting
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Selasa, 14 Mei 2024 | 21:19 WIB
BRIN Bahas Pembangunan IKN dalam Perspektif HAM
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Jumat, 19 April 2024 | 16:54 WIB
Komnas HAM Jalin Kerja Sama dengan UNDANA Kupang dan USN Kolaka
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Kamis, 28 Maret 2024 | 08:39 WIB
Ketua GTD Bisnis dan HAM Ajak Penuhi Hak Disabilitas
  • Oleh MC PROV GORONTALO
  • Kamis, 28 Maret 2024 | 08:38 WIB
Penjagub Jadi Ketua GTD Bisnis dan HAM Gorontalo
  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Rabu, 31 Januari 2024 | 17:55 WIB
KY Cari Calon Hakim Agung hingga Ad Hoc HAM di MA Berkapasitas dan Berintegritas