Rapat Koordinasi Mitigasi Bencana Alam Dihadapkan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, di Hotel Santika Premier Semarang, Jawa Tengah, Rabu (6/3/2024). Foto: Humas Kemenko Polhukam
Semarang, InfoPublik – Diperlukan sinergitas TNI/Polri, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait dalam melakukan mitigasi bencana alam. Itu Menjadi kewajiban negara untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia termasuk dari ancaman bencana.
Dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Kamis (7/3/2024), hal itu disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara (Bidkoor Hanneg) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Laksamana Muda TNI Kisdiyanto, di Rapat Koordinasi Mitigasi Bencana Alam Dihadapkan dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024, di Hotel Santika Premier Semarang, Jawa Tengah, Rabu (6/3/2024).
Kisdiyanto mengungkapkan, terdapat penundanaan pelaksanaan pemilu di beberapa daerah akibat terjadinya bencana seperti banjir di hari pemungutan. Ia mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama menanggulangi hal tersebut demi berjalannya agenda nasional seperti Pemilihan Kepala Daerah pada bulan November mendatang.
Disampaikan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, disebutkan prioritas ke-7 adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan dimana pada program ke-5 dari prioritas nasional ke-7 tersebut adalah penguatan keamanan dalam negeri.
Selain itu, berdasarkan data bencana tahun 2023 yang dikeluarkan BNPB, ancaman bencana banjir menduduki peringkat tiga besar nasional bencana setelah kebakaran hutan dan lahan serta cuaca ekstrim.
Sementara pada pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, 14 Februari lalu, terdapat beberapa daerah dilaksanakan pemilihan susulan akibat bencana alam seperti Demak, Batam, Jakarta, Membaramo, dan Jayawijaya.
“Apa yang disampaikan pada Rakor ini diharapkan dapat dijadikan lesson learn di daerah lain apabila menghadapi kendala yang sama atau mirip yaitu penanggulangan bencana dihadapkan dengan pelaksanaan Pemilu/Pemilukada agar tidak mengganggu stabiilitas politik, hukum, dan keamanan nasional,” kata Kisdiyanto.
