Tiga Saksi Diperiksa KPK atas Dugaan Korupsi Pengadaan APD di Kemenkes

: Gedung KPK (Foto: Pasha Yudha Ernowo Infopublik.id)


Oleh Pasha Yudha Ernowo, Kamis, 15 Februari 2024 | 20:14 WIB - Redaktur: Taofiq Rauf - 540


Jakarta, Infopublik - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap tiga saksi dalam dugaan adanya aliran uang dari pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Hari ini (15/2/2024) bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, atas nama Jo Ki Tae (Direktur PT Daedong Internasional), Ni Ketut Ari Asmadi (Swasta  / Manajer Produksi PT. Indomatra Busana Jaya), dan Won Suk Chea (Swasta/Direktur PT Pelita Harapan Abadi),” ucap Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya ke InfoPublik, Kamis (15/2/2024).

Sebelumnya, KPK sedang mendalami dugaan adanya penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan peran aktif dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka untuk menyalahgunakan anggaran dimaksud, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap dua saksi.

“Bertempat di gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi, atas nama Oscar Primadi (mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan) dan Siti Fatimah Az Zahra (Komisaris Utama PT  Permana Putra Mandiri),” jelas Ali.

Sementara itu,, KPK juga mendalami kaitan hitungan pos dan besaran anggaran dalam pengadaan APD di Kemenkes, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap aparat sipil negara ASN).

“Bertempat di gedung Merah Putih KPK, tim penyidik telah selesai memeriksa saksi-saksi atas nama Budi Sylvana (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan (28 Maret 2020 sampai September 2020) dan Pius Rahardjo (Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai X KPPBC Tipe Madya Pabean B Bogor tahun 2020 (Kepala Seksi Evaluasi dan Harmonisasi Kebijakan Fasilitas Pertambangan Ditjen Bea Cukai Kementerian Kuangan RI dari Januari 2022 sampai sekarang),” ungkap Ali.

Lanjut Ali, selain itu, kedua saksi yang hadir tersebut juga didalami dugaan aliran uang yang dinikmati berbagai pihak dari pengadaan tersebut

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Putri
  • Minggu, 19 Mei 2024 | 09:09 WIB
Menkes Beri Tiga Pesan ke Dewan Pengawas RS dan Poltekkes
  • Oleh Putri
  • Minggu, 19 Mei 2024 | 09:08 WIB
Upaya Pencegahan Hipertensi dengan PATUH dan CERDAS
  • Oleh Putri
  • Jumat, 17 Mei 2024 | 22:13 WIB
QR Code di KKJH Berisikan Riwayat Kesehatan Jemaah Haji
  • Oleh MC KAB SIAK
  • Jumat, 17 Mei 2024 | 09:37 WIB
Fokus Pelayanan Publik, Pemkab Siak: Cegah Tindak Korupsi