:
Jakarta, InfoPublik - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi terjadinya kekeringan di sejumlah wilayah Indonesia imbas fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole.
Politisi yang akrab disapa Gus Imin ini menyarankan pemerintah untuk gencar modifikasi cuaca, terutama di daerah yang punya potensi kekeringan paling parah.
"Fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole harus diantisipasi betul. Kita ingatkan kekeringan panjang tahun 1997 tidak terulang, waktu itu banyak daerah defisit air karena fenomena itu. Saya kira salah satu antisipasinya adalah modifikasi cuaca, ini harus gencar dilakukan untuk mengisi volume air pada waduk atau bendungan air dan mencukupi kebutuhan air masyarakat,” kata Gus Imin dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (7/6/2023)
Meski Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino yang melanda Indonesia pada 2023 ini masih dikategorikan moderat (menengah), namun Gus Imin tetap mengingatkan pemerintah untuk melakukan langkah antisipatif. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu berujar bahwa sekecil apapun level fenomena El Nino dan Indian Ocean Dipole tetap akan berdampak pada kekeringan lahan.
"Jadi meskipun El Nino prediksinya akan terjadi di level moderat, antisipasinya tetap perlu dilakukan. Karena akan tetap berpengaruh pada kekeringan lahan pertanian. Kalau sampai suplai air kurang, tanah kering, yang ditakutkan akan banyak petani mengalami gagal panen," ujar legislator Dapil Jawa Timur VIII itu menutup pernyataannya.
Sebelumnya, BMKG memprediksi fenomena iklim El Nino dan Indian Ocean Dipole akan muncul bersamaan serta semakin menguat pada semester II-2023 atau sekitar bulan Agustus hingga September. Akibatnya, Indonesia berpotensi mengalami curah hujan di bawah normal dan kekeringan di beberapa wilayah.
Berdasarkan catatan, Indonesia pernah mengalami El Nino terburuk yaitu pada tahun 1982 dan 1997. Sehingga meskipun diprediksi El Nino tahun ini masih berada di level menengah, namun dikhawatirkan berpotensi menguat ke level yang lebih tinggi.
Foto: Istimewa/Humas DPR RI