Jakarta, InfoPublik - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), menyiapkan sistem manajemen anti-penyuapan (SMAP) untuk menuju kantor kekayaan intelektual (KI) kelas dunia atau world class IP office.
"Untuk mencapainya, DJKI Kemenkumham menyiapkan sertifikasi ISO 9001:2015 yaitu sertifikasi manajemen mutu (SMM) dan sertifikasi ISO 37001:2016 atau SMAP," kata Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Marasidin, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/8/2022).
Marasidin mengatakan, sertifikasi tersebut penting guna mencegah praktik korupsi serta mendukung reformasi birokrasi di DJKI.
Sasarannya ialah untuk menerapkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
"Langkah-langkah yang diterapkan DJKI ialah membangun aparatur dan sistem," katanya.
Khusus aparatur, setiap ASN harus memiliki komitmen, membangun pola pikir layanan cepat, budaya integritas, serta membangun budaya antikorupsi, jelas dia.
Kemudian, untuk membangun sistem yang baik maka harus diterapkan berbagai instrumen yaitu standar operasional prosedur, peraturan, serta inovasi layanan publik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya korupsi dan perbuatan tercela lainnya.
"Tujuannya untuk memberi kepuasan dan kepercayaan terhadap penerima layanan," katanya.
Selain penerapan reformasi birokrasi, kata Marasidin, terdapat beberapa poin penting menuju kantor kekayaan intelektual kelas dunia.
Pertama, penyelesaian target kinerja secara terukur, dan memberikan pelayanan terbaik untuk publik.
Poin lainnya ialah menjaga tata kelola pemerintahan agar tetap akuntabel, transparan, dan berintegritas serta memberikan layanan terbaik dalam pelindungan kekayaan intelektual.
Foto: ANTARA
.jpeg)
