:
Oleh Eko Budiono, Sabtu, 11 Juni 2022 | 09:43 WIB - Redaktur: Untung S - 273
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait Konsultasi Politik dengan Bosnia dan Herzegovina, yang diharapkan menjadi landasan dalam penguatan hubungan kedua negara.
Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi, melalui keterangan tertulis, setelah pengarahan pers bersama Menlu Bosnia dan Herzegovina Bisera Turkovic, yang tengah berkunjung ke Indonesia, Jumat (10/6/2022).
Menlu Retno mengatakan bahwa hubungan kedua negara telah berjalan dekat selama hampir tiga dekade.
“Untuk mengimplementasikan MoU itu, kami setuju untuk menugaskan pejabat senior kami untuk membuat peta jalan garis besar yang konkret dan praktis, yang mencakup semua pilar kerja sama,” kata Menlu Retno.
Guna menggunakan momentum penguatan kerja sama tersebut, kedua negara juga sepakat untuk menjajaki berbagai upaya yang dapat mendorong hubungan perdagangan dan menggunakan semua potensi yang ada melalui akses pasar yang diperluas, juga akses terhadap komoditas-komoditas kunci.
“Untuk Indonesia, saya menjajaki dukungan dan fasilitasi untuk produk kertas serta minyak sayur,” ujar Menlu Retno.
Kedua negara juga sepakat untuk mengintensifkan hubungan antar-bisnis, terutama antara Kamar Dagang dan Industri, untuk menemukan kesempatan bisnis yang terdapat dalam hubungan Indonesia dan Bosnia dan Herzegovina.
Adapun terkait investasi, kedua menlu saling bertukar ide terkait sektor yang berpotensi untuk kerja sama.
“Saya menyampaikan bahwa iklim investasi Indonesia kian menjadi kondusif. Saya juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam berinvestasi di negara-negara asing, termasuk di kawasan Eropa tenggara di berbagai sektor, dari konstruksi hingga distribusi makanan dan manufaktur,” papar Menlu Retno.
Menlu Retno menambahkan, kedua negara menjajaki kemungkinan bisnis Indonesia untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur Public Private Partnership (PPP) di Bosnia dan Herzegovina.
Selain terkait politik dan ekonomi, kedua menlu membahas kerja sama sosial dan budaya serta bertukar pandangan terkait berbagai isu internasional.
Foto: Kementerian Luar Negeri RI