Peringatan Hakordia 2021: KKP Bangun Budaya Anti Korupsi

Jakarta, InfoPublik - Sebagai ucapan selamat dalam memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021, disampaikan pula ajakan untuk tegas dalam pemberantasan korupsi dari Ketua KPK Firli Bahuri.

Ada tiga strategi dalam pemberantasan korupsi, yakni strategi pendidikan dan peran masyarakat melalui penanaman nilai-nilai integritas dan budaya anti korupsi, strategi pencegahan korupsi melalui monitoring penyelenggaraan negara dan pemantauan sistem, dan terakhir strategi pemberantasan korupsi melalui penindakan tegas para pelaku korupsi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam sambutannya mengajak para pegawai KKP untuk menjadikan puncak peringatan Hakordia sebagai momentum untuk satu padu membangun dan memperkuat budaya integritas.

Meskipun sempat diterpa “badai” dan berbagai tantangan, menurutnya, masih banyak program/kegiatan strategis/prioritas KKP yang dinanti oleh nelayan, pembudidaya, pemasar serta pengolah hasil perikanan.

“Kita harus fokus menjadi birokrat yang bersih dan melayani untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya yang berkelanjutan," tegasnya, Kamis (9/12/2021).

"Dalam 3 tahun ke depan kita akan melaksanakan program prioritas berbasis ekonomi biru, yang tentu harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi budaya integritas, yaitu : 1. Penerapan kebijakan penangkapan terukur; 2. Pengembangan budidaya perikanan yang berorientasi ekspor; 3. Pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal," urai Trenggono.

Sesuai tema peringatan Hakordia Tahun 2021 "Satu Padu, Bangun Budaya Anti Korupsi, Mewujudkan KKP Rebound", Menteri Trenggono juga mengajak Pejabat dan seluruh Pegawai KKP bersatu padu membangun SDM yang berintegritas dan berjiwa antikorupsi demi mewujudkan kebangkitan sektor kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.

“Saya memandang perlu adanya perbaikan sistem untuk mendeteksi dan mencegah korupsi, utamanya untuk membangun integritas individu, integritas institusi, integritas hubungan antar institusi, dan praktik birokrasi yang erat kaitannya dengan nilai, perilaku, sistem dan budaya. Saya meminta Budaya Integritas di Kementerian Kelautan dan Perikanan dibangun dengan menanamkan nilai-nilai integritas di setiap individu pegawai, menerapkan sistem, dan kepemimpinan yang baik,” tegasnya lebih lanjut.

Sejalan dengan hal tersebut, merujuk pada core values “BerAKHLAK” dan branding “Bangga Melayani Bangsa” yang telah diluncurkan Presiden Jokowi pada tanggal 27 Juli 2021 lalu, maka pada kesempatan tersebut Trenggono berkomitmen bersama seluruh pegawai KKP melaksanakan core values “BerAKHLAK”, yaitu, Berorientasi Pelayanan: berkomitmen memberikan pelayanan prima; Akuntabel: bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan; Kompeten: terus belajar dan mengembangkan kapabilitas; Harmonis: saling peduli dan menghargai perbedaan; Loyal: berdedikasi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; Adaptif: berinovasi menghadapi perubahan, dan Kolaboratif: membangun kerja sama yang sinergis.

Sebagai bentuk penguat komitmen tersebut, disela acara peringatan ditayangkan pula komitmen masing-masing pimpinan unit eselon I KKP dalam bentuk rekaman video berkesinambungan.

Acara peringatan Hakordia di lingkup KKP Tahun 2021 ini menghadirkan narasumber antara lain: Amzulian Rifai, Yunus Husein, Asep N. Mulyana, dan Imam B. Prasodjo.

Pada acara peringatan tersebut, melalui lnspektur Jenderal KKP Muhammad Yusuf, Menteri Trenggono juga menyerahkan penghargaan kepada 16 unit kerja peraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2021 di lingkup KKP.

Dengan demikian, sejak dimulai pencanangan awal pembangunan zona integritas menuju WBK dari tahun 2014 sampai dengan saat ini, telah terdapat 66 satker yang berpredikat WBK, terdiri dari 59 satker berpredikat WBK hasil penilaian Tim Penilai Internal (Itjen KKP), dan 7 Satker hasil penilaian Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN RB).

“Saya ucapkan selamat, sekaligus terima kasih kepada para pimpinan Satker yang telah berhasil menerima penghargaan ini. Dan saya berharap banyak bahwa predikat WBK ini tidak sekedar pemenuhan administratif belaka, namun menjadi tekad dan wujud nyata sikap anti korupsi di KKP,” ucap Muhammad Yusuf.

“Korupsi adalah bahaya laten, merampas hak-hak asasi manusia, untuk itu perlu komitmen bersama, satu padu untuk mencegah dan memberantasnya,” tegasnya.

Itjen KKP sebagai pengawas intern terus menerus berkomitmen mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut melalui berbagai upaya, yakni menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pembangunan Integritas, sosialisasi dan pendampingan pembangunan integritas, pemantauan pembangunan integritas, dan evaluasi pembangunan integritas di lingkungan KKP.