Menteri KP Minta Semua Pihak Tidak Terprovokasi Situasi di Natuna

:


Oleh Baheramsyah, Senin, 6 Januari 2020 | 15:30 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 343


Jakarta,InfoPublik - Sejumlah kapal nelayan China masih bertahan di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, hingga Minggu (5/1). Mereka tidak mengindahkan imbauan pemerintah RI untuk meninggalkan daerah tersebut. Meski konflik semakin memanas, Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, memilih bersikap tenang. Dia meminta semua pihak tidak terprovokasi terhadap situasi di Natuna. 

Edhy mengatakan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta sejumlah lembaga terkait untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan pengawasan di wilayah Natuna. 

"Ini kan hubungannya dengan keamanan dan kedaulatan negara, yang penting kita cool. Tidak usah terlalu terpancing, yang penting kita semua kompak," kata Edhy di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Kapal China yang 'memancing' di Natuna bukanlah kasus pertama. Pada April 2019 hingga saat ini, dikabarkan ada ribuan kapal yang terpantau sistem monitoring pemerintah RI di Perairan Natuna. 

Namun, Edhy menegaskan harus memastikan jenis ribuan kapal tersebut. Ada kemungkinan kapal-kapal itu melintas wilayah Natuna hanya sekadar untuk pergi berdagang atau transportasi. 

"Kalau ribuan kapal itu kan memang daerah padat, tempat lalu-lalang. Sekarang permasalahannya itu jenis kapal apa saja. Kita jangan terpancing, jangan terprovokasi. Kita harus cool menyikapi ini, yang jelas kedaulatan di atas segalanya," tutur Edhy. 

Menurut Edhy, pemerintah sudah mengambil langkah tegas terkait kapal asing di Natuna. Buktinya adalah ketika Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengamankan 3 kapal nelayan Vietnam, Jumat (3/1).  "Kita sudah menangkap 3 kapal, sekarang sudah ada di Pontianak," ujar Edhy

Sementara Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti turut menyikapi terkait masuknya kapal asing China ke perairan Natuna, yang merupakan wilayah Indonesia.

Ia pun meminta pemerintah untuk tegas dalam menyikapi kedaulan dalam negeri yang terancam. Termasyk membedakan sikap antara persahabatan antar negara, mendorong investor masuk, hingga menindaklanjuti pencuri sumberdaya ikan.

"Kita jaga persahabatan antar bangsa. Kita undang investor untuk investasi. Kita jaga investor. Dan kita akan tetap menghukum pencuri sumber daya Perikanan kita. Kita bedakan tiga hal itu dengan baik & benar. Hubungan baik antar negara adalah karena saling menghormati”, ungkapnya.

Tak hanya itu, ia pun menyatakan rasa tidak setujunya dengan sikap China yang justru mendukung nelayannya untuk melakukan pencurian ika. Sebab, ia mengatakan kapal yang digunakan dalam penangkapan ikan ilegal itu dikawal langsung oleh Coast Guard China (penjaga pantai).

"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku Pencurian Ikan & Penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/ kejahatan lintas negara," lanjut Susi.

Lanjutnya, ia menegaskan hanya satu cara dalam merespons langkah China, yakni dengan menenggelamkan kapal yang melakukan IUUF. Menurut dia, cara tersebut dinilainya berhasil dalam menghalau kapal asing yang berusaha melakukan pencurian di wilayah Indonesia.

"Tangkap dan tenggelamkan kapal yg melakukan IUUF. Tidak ada cara lain. Wil ERZ kita diakui Unclose. Bila dr tahun 2015 sd mid 2019 bisa membuat mereka tidak berani masuk ke wil ZEE kita. Kenapa hal yg sama tidak bisa kita lakukan sekarang," cetusnya lagi.

.