Pranata Humas, Salah Satu Solusi Penyederhanaan Birokrasi

Palembang, InfoPublik - Seiring dengan kebijakan presiden yang akan menyederhanakan birokrasi, kedudukan Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) ke depan akan semakin strategis. JFPH bukan saja menjadi salah satu solusi, namun juga menjadi pilihan yang menarik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam meniti karirnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik (TKKKP) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Ditjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Selamatta Sembiring, dalam kegiatan Advokasi Inpassing dan Bimbingan Teknis JFPH di Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (7/11/2019).

"Saya yakin, seiring kebijakan pemerintah yang dalam waktu dekat akan menghapus eselon III dan IV, banyak sekali ASN yang tertarik dan beralih menjadi Pranata Humas. Walau sebenarnya tanpa itu juga, Pranata Humas memiliki daya tarik tersendiri," kata Selamatta.

Hal tersebut, lanjutnya, dipermudah dengan masih dibukanya kesempatan bagi ASN untuk menjadi Pranata Humas melalui jalur inpassing hingga tahun 2021.

Menurut Direktur TKKKP, saat ini jumlah Pranata Humas masih jauh dari yang dibutuhkan. Untuk itu, Kemkominfo selaku instansi pembina JFPH terus mendorong pemenuhan kebutuhan tersebut baik melalui pengangkatan awal maupun inpassing. "Termasuk inpassing untuk wilayah Indonesia Barat dan calon JFPH dari pusat hari ini sebanyak 14 orang," urainya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan, Achmad Rizwan, saat membuka kegiatan menyampaikan menyambut baik advokasi dan bimtek JFPH yang diselenggarakan di wilayahnya.

"Kegiatan ini akan memacu kami untuk lebih meningkatkan kuantitas, kompetensi dan profesionalitas Pranata Humas di wilayah Sumsel," kata Rizwan.

Rizwan akan menindaklanjuti advokasi dan bimtek ini dengan menyosialisasikan pentingnya keberadaan JFPH bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.

Acara yang diselenggarakan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan akademisi  dan diikuti sekitar 200 peserta.

Sebagai narasumber dari Kementerian PAN dan RB adalah Didit Kurniawan, mewakili Asdep Standardisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur Kemen PAN dan RB. Didit menyampaikan paparan tentang "Arah dan Kebijakan ASN dalam Implementasi PP No 11 Tahun 2017." Sedangkan narasumber dari BKN Ika Mediawati memaparkan materi "Tata Cara Penilaian dan Penetapan Angka Kredit."

Narasumber lainnya akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang juga blogger, youtuber dan vlogger, Rully Nasrullah, memberikan tips dan trik bagaimana memanfaatkan media sosial untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Pranata Humas.

Kemkominfo menjadwalkan pelaksanaan uji inpassing bagi 14 calon pemangku JFPH yang berasal dari Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, dan kementerian/lembaga. (TKKKP/Vira)