Moeldoko: Tiga Pangkalan Militer Sebaiknya Terintegrasi

Jakarta, InfoPublik - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko menilai perlunya didirikan tiga pangkalan militer yang terintegrasi dalam satu kawasan di Ibu Kota Negara Indonesia yang baru.

"Itu kan impian. Ada unsur laut, unsur udara dan darat dalam satu kawasan. Saya pikir ini prestise sebuah negara yang menunjukkan kepada dunia luar atas kekuatan yang dia miliki," kata Moeldoko dalam paparannya pada Dialog Nasional II Pemindahan Ibu Kota Negara di Gedung Bappenas Jakarta, Rabu (26/6).

Moeldoko menambahkan, pangkalan militer Indonesia saat ini masih terpisah dalam beberapa kawasan dengan jarak yang lumayan jauh.

Sebagai contoh, pangkalan Angkatan Laut di Surabaya yang terpisah jauh dengan Pangkalan Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma Jakarta.

"Jika Ibu Kota Indonesia dipindahkan ke Kalimantan, Moeldoko meminta Bappenas untuk memetakan kawasan pelabuhan atau pangkalan yang representatif bagi penggabungan kekuatan militer Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, Ibu Kota Negara yang baru nantinya juga perlu dilengkapi dengan peralatan dan pasukan militer yang memadai.

Namun, Moeldoko mengakui bahwa memindahkan kekuatan militer ke ibu kota baru bukanlah perkara yang mudah, tetapi itu bisa dilakukan.

“Bila pemindahan ibu kota negara ini dilakukan, justru akan sangat baik ke depannya apabila kekuatan militer yang saat ini tersebar di Pulau Jawa sebagian besar dipindahkan ke luar Jawa,” kata Moeldoko.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa telah mengalokasikan dana bagi kebutuhan sarana dan prasarana pertahanan di ibu kota baru.

"Nilainya sudah termasuk yang Rp446 triliun (dana total pemindahan ibu kota). Banyak masukan, kita tidak hanya bicara komponen pertahanan ibu kota, tapi juga pertahanan regional di Kalimantan," kata Bambang.

Bappenas kini sedang mempertimbangkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Ibu Kota Jakarta untuk dipindah ke Kalimantan.

"Kita pertimbangkan juga apakah sistem yang ada sekarang di Jakarta itu cukup atau perlu di-upgrade untuk mengikuti perkembangan zaman," tuturnya.

Bambang menegaskan, rencana pemindahan ibu kota negara sudah dipastikan menuju Pulau Kalimantan pada 2024. Tapi yang belum dipastikan dan diputuskan ialah lokasi persisnya.

"Tahun 2024 adalah awal pemindahan Ibu Kota, yang awal dipindahkan adalah fungsi eksekutif dan legislatif. Namun Istana Presiden merupakan salah satu yang diprioritaskan pembangunannya mulai 2021," ujar Bambang.