Kemhan dan TNI Raih WTP Atas Laporan Keuangan Tahun 2018

:


Oleh Yudi Rahmat, Selasa, 18 Juni 2019 | 09:39 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 405


Jakarta, Infopublik – Badan Keuangan Negara (BPK) RI menyebutkan Kementerian Pertahanan dan TNI meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangannya Tahun 2018.

“Ini merupakan hari bersejarah, akhirnya Kemhan dan TNI meraih Opini WTP,"kata Anggota I BPK Agung Firman usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan(LPH) atas Laporan Keuangan Kemhan/TNI Tahun 2018 di Kantor Kemhan, Jakarta, Senin(17/6/2019).

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kemhan dan TNI diterma langsung Menhan Rymizard Ryacudu. Selain laporan serupa juga diserahkan Agung kepada Masekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Menurut Agung, Opini WTP itu, sebagai bukti keterbukaan keuangan dari Kemhan maupun TNI.”Hal ini merupakan bukti bahwa ada komitmen kuat dari kemhan dan TNI untuk meraih opini yang terbaik,”katanya

Menurut Agung, capaian yang diraih Kemhan dan TNI merupakan satu pencapaian yang monumental setelah kurang lebih 20 Tahun reformasi akhirnya ada perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan TNI yang saat ini mulai sama dengan tata kelola keuangan di seluruh entintas yang lain.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPK yang telah dengan tulus dan ikhlas mengerjakan penilaian dan evaluasi terhadap program kerja Kemhan yang beberapa tahun sebelumnya Kemhan belum mendapat Opini WTP.”Saya berharap prestasi ini dapat terus dijaga dan dipertahankan,"katanya

Oleh karena itu, pihaknya segera menindaklanutui atas rekomendasi yang diberikan pada LHP dengan tuntas dan disertai bukti dukung yang valid"patut kami bersyukur bersama BPK RI telah menyampaikan OLK Kemhan/TNI TA 2018 yaitu wajar tanpa pengcuialian (WTP). hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan Kemhan/TNI,"katanya

Menteri Ryamizard juga menyampaikan apresiasi dan pengharagaan kepada semua pihak di bawah Kemhan, yaitu Panglima TNI dan Tiga Kepala Staf Angkatan yang telah membangun komunikasi dan kerjasama yang baik dalam memperjuangkan status opini penilaian BPK menjadi WTP.“Karena untuk mencapai Opini WTP ini, suatu tantang sendiri yang relatif tidak mudah,"kata Ryamizard