:
Oleh Jhon Rico, Selasa, 6 November 2018 | 21:46 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 319
Jakarta, InfoPublik- Kabupaten Wonosobo resmi menjadi daerah pertama di Indonesia yang memiliki Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Daerah.
Hal ini menyusul dikukuhkannya Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 505/405/2018, Selasa, 6 November 2018. Pembentukan Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM ini merupakan mandat Perda No. 5 tahun 2016.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (6/11), Senior Program Officer HAM dan Demokrasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Mugiyanto menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah meletakkan benchmark tentang cara melokalkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
"Langkah Wonosobo ini diharapkan mampu memberi inspirasi dan membuka jalan bagi implementasi Kabupaten/Kota HAM lain di Indonesia," kata dia.
Untuk memastikan keterwakilan berbagai kelompok masyarakat, Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM sendiri terdiri dari tiga unsur yakni 3 orang ex officio dari unsur negara dan akademisi yaitu, Asisten Pembangunan Sekda, Sumaedi, sebagai ketua komisi, Wakil Rektor 1 UNSIQ dan Ketua FKUB, Dr. H. Zaenal Sukawi, M.A. sebagai wakil ketua dan Kabag Hukum Setda, M. Nurwahid sebagai sekretaris.
Ia menyebut bahwa tiga orang unsur afirmasi yang ditunjuk oleh Pemkab berdasarkan diskusi Desk Wonosobo Ramah HAM bersama berbagai elemen yakni Amiroh Zaitun (Mantan anggota DPRD) untuk afirmasi bagi advokasi perempuan/anak, Astuti Farida (Mantan Komisioner KPUD Wonosobo) untuk afirmasi bagi advokasi isu lingkungan dan Maryam Ramadhani (Komunitas Masyarakat Peduli Disabilitas Wonosobo (MPDW) untuk afirmasi bagi penyandang disabilitas.
Sedangkan tiga orang pegiat HAM dari berbagai elemen, yaitu, Ahmad Baehaki (Haqqie El Anshary), pegiat HAM isu keberagaman, Suster Agnes Santi Kadaryati, pegiat di Dena Upakara/Gerkatin dan Saifur Rohman (Iponk Alphablopho), pegiat seni budaya sekaligus perwakilan difabel.
Wonosobo sendiri akan menjadi tuan rumah Festival HAM Indonesia 2018 yang diprakarsai INFID, Komnas HAM, Kantor Staf Presiden RI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Festival ini akan diselenggarakan pada 13-15 November 2018 dan akan diikuti oleh ratusan perwakilan pemerintah daerah serta masyarakat sipil dari seluruh Indonesia.