:
Oleh Baheramsyah, Kamis, 25 Oktober 2018 | 22:19 WIB - Redaktur: Juli - 350
Kupang, InfoPublik – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) akan meluncurkan pembentukan komunitas Pemuda anti hoax untuk menangkal berita-berita hoax jelang pemilu 2019.
"Minggu depan kami membentuk komunitas anak muda NTT anti hoax untuk menyikapi berbagai informasi yang berkembang dalam proses pelaksaan pemilu 2019," kata Kadis Kominfo NTT Abraham Maulaka saat berbicara dalam Editor's Forum, Media Bermartabat untuk Pemilu Berkualitas yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kupang, NTT, Kamis (25/10).
Komunitas ini dibentuk sebagai tindakan preventif terhadap berkembangnya berita-berita hoax di masyarakat, yang dikhawatirkan menganggu proses pemiliu 2019.
Menurut Abraham, seluruh anak muda yang bersedia menjadi anggota komunitas tersebut, wajib mendaftar di kantor Dinas Kominfo. Setelah itu, mereka akan diberikan edukasi mengenai cara menyampaikan berita lewat media sosial secara baik dan benar, serta bebas mengakses internet lewat jaringan wifi di dinas tersebut.
"Yang menjadi keprihatinan kita ialah penyampaian berita-berita bohong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Namun menurut Abraham, saat ini dinamika di media sosial di NTT belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pemilu, kecuali satu hari setelah peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus 2018, viral Presiden Jokowi menerima Joni, seorang siswa SMP dari Atambua, Kabupaten Belu yang kemudian menjadi viral di media sosial. Abraham berharap situasi kondusif di Nusa Tenggara Timur terus terjaga hingga pelaksanaan pemilu 2019.
Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Yadi Hendryana yang juga menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut meminta wartawan tidak berperan sebagai penyebar hoax. Sebaliknya, media harus menampilkan hal-hal yang positif dan kreatif, dan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu berlangsung, aman, damai dan sejuk.
"Jaga media kita sehingga tidak jadi ruang provokasi dan pecah belah, tetap menjalankan kontrol sosial," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Komisaris Besar Jules Abaraham Abast, mengatakan, pelaksanaan pilkada serentak Juni 2018, bukan benar-benar berlangsung dalam suasana kondusif, serta terjadi penyebaran berita hoax.
Menurutnya selama proses pilkada muncul sejumlah kasus seperti muncul berita di media online yang menyebutkan terjadi pembakaran gedung kantor KPU di salah satu kabupaten.
"Setelah diperiksa ke lapangan, ternyata hanya salah satu kursi plastik dibakar di luar halaman kantor KPU," katanya.
Berita hoax lainnya yang menurut Jules pernah ditayangkan media ialah, pemberitaan tentang situasi pengusiran seseorang dari kantor KPU.
"Yang benar orang itu diminta keluar dari kantor KPU, dan penyebar hoax berasal dari salah satu media di Sumatera," ujarnya.
Terkait berita hoax tersebut, menurut dia, saat ini Polda NTT telah memiliki tim yang bekerja 24 jam memantau informasi di media sosial maupun media online yang diduga menyebarkan berita hoax.