Cegah Korupsi, Menhub Minta KPK Dampingi Proyek LRT dan MRT

Jakarta, InfoPublik- Kementerian Perhuhungan minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan pencegahan tindak pidana korupsi mega proyek kereta ringan/Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT).

Ketua KPK Agus Rahardjo di Jakarta, mengatakan baru saja baru saja menerima permintaan langsung dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang datang ke Gedung KPK pada Senin (13/3) siang. Menhub meminta KPK membantu mengawasi mega proyek di Kemenhub mengingat nilainya yang sangat besar, dan memiliki potensi Tipikor oleh pihak yang tak bertanggungjawab.

"Tapi Pak Menhub datang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen), secara khusus beliu jelas meminta KPK mendampingi proyek-proyek ini terutama saat proses audit nanti berjalan, sehingga semua bisa berjalan sesui aturan dan bisa mencegah Tipikor,” kata Agus Rahardjo.

Sementara ini menurut Agus pihaknya menyarankan salah satu upaya pencegahan adalah adanya akuntabilitas dalam proses tender proyek-proyek tersebut, karena hal ini sudah menjadi tuntutan dan keharusan dalam aturan yang berlaku bahwa tender terbuka menuntut suatu keterbukaan, transparan dan efektif.

Sementara itu Menhub Budi Karya Sumadi menuturkan proyek-proyek strategis terkait infrastruktur baik darat, laut maupun udara saat ini sangat banyak yang harus diselesaikan oleh Kemenhub, sehingga perlu ada pendampingan oleh lembaga penegakkan hukum seperti KPK.

“Saber Pungli beberapa waktu lalu kita tahu sudah menggelar operasi tangkap tangan, secara langsung dampak memang postif tapi juga memperburuk citra juga moral kami, nah dengan adanya pendampingan oleh KPK ini kami berharap moral bisa membaik lagi,” tutur Budi Karya.

Menurut Menhub khusus LRT saat ini pihaknya tengah mengerjakan dua proyek yakni LRT Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebek) dan LRT Palembang. Perkembangan fisik pembangunan prasarana LRT Palembang terhitung 31 Januari 2017 sudah mencapai 35 persen, sedangkan LRT Jabodebek baru 12 persen, meliputi Cawang-Cibubur 19,18 persen, lintas Cawang-Dukuh Atas 1,21 persen dan lintas Cawang-Bekasi Timur 6,95 persen.

Untuk LRT Palembang, pembangunan prasarana sepanjang 23,4 kilometer ditargetkan selesai Juni 2018 sedangkan pembangunan sarana ditargetkan selesai Maret 2018. Empat set masing-masing tiga kereta, kemudian Juni 2018 selesai empat set masing-masing tiga kereta yang dikerjakan PT KAI dan PT INKA.

LRT Palembang ditargetkan beroperasi pada Juni 2018 dengan dioperasikan oleh PT KAI dengan subsidi dari pemerintah.

Budi Karya sebelumnya menjelaskan pendanaan pembangunan prasarana LRT Palembang menggunakan APBN yang dibayarkan selama lima tahun anggaran (2017-2021) sedangkan pendanaan sarana berasal dari PT KAI.

Sedangkan LRT Jabodebek, pembangunan kontruksi fase 1 sepanjang 43 kilometer ditargetkan selesai pada Desember 2018 dan dapat beroperasi Mei 2019.

Terkait pendanaan, ia menjelaskan berdasarkan Perpres No 98 Tahun 2015 Jo Perpres No 65 Tahun 2016 tentang Percepatan LRT di Jabodebek, pembayaran pembangunan prasarana dibebankan kepada APBN yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus.