:
Oleh Yudi Rahmat, Selasa, 10 Januari 2017 | 06:39 WIB - Redaktur: R. Mustakim - 709
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar rapat koordinasi sinergi program komunikasi antar kementerian dan lembaga sekaligus membahas banjirnya berita hoax di media sosial terutama menyangkut kebijakan pemerintahan.
Rakor ini dihadiri Menteri Kominfo Rudiantara, Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi dan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Boy Raffi Amar.
Rapat yang berlangsung di kantor Kemkominfo, Jakarta, Senin (9/1) ini, dipimpin Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo, Rosarita Niken Widiastuti dan
Pada kesempata tersebut, Menkominfo Rudiantara mengharapkan dapat mengoptimalkan lagi koordinasi sinergi program komunikasi antar kementerian untuk perang terhadap berita hoax terutama yang mendiskreditkan pemerintahan Presiden Jokowi dan JK.
"Kita punya kekuatan tapi tidak pernah dimanfaatkan. Saya ambil contoh kalau kita komunikasi dari proses pembuatan konten, agenda setting kemudian satu lagi distribusi. Kita ini punya jaringan yang luas biasa besar tapi belum mengoptimal," kata Rudiantara.
Menurutnya, pemerintah melalui K/L mempunyai 19,1 juta flower dari twiter yang dimanagenya yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran informasi terkait kinerja pemerintah dan kebijakan pemerintah, sehingga informasi tersebut sampai kepada masyarakat.
Menkominfo pun meminta Dirjen IKP setiap bulan untuk mengumpulkan para petugas twitter K/L untuk membuat konten baik yang bersifat defensif maupun offensif ke medsos tiap hari.
"Saya yakin, akan jadi tranding topic, pasti itu. Apalagi setiap K/L memiliki akun twitter, contoh follower Menristek dan Kominfo paling tinggi itu bisa dimanfaatkan," katanya.
Menurutnya hal tersebut juga dapat mengeratkan hubungan K/L semua. "Jadi begitu ada konten untuk kepentingan pemerintah semua naikin. Saya jamin setiap hari menjadi tranding topic nomor satu," katanya.
Ia juga berharap K/L saling mendukung satu sama lain sehingga saat isu yang ditetapkan Government Public Relations bisa berjalan. Misalkan soal isu cabe, yang menjadi leading sektornya adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, jadi jangan sunkan-sunkan kementerian atau lembaga lain membantunya karena suatu saat K/L lain juga membutuhkan dukungan.
Sementara itu, Dirjen IKP Niken, kembali mengingatkan bahwa arahan presiden pada pertemuan Bakohumas dan GPR beberapa bulan lalu, sangat relevan dengan maraknya berita hoax terkai tiga isu kebijakan pemerintah yaitu kenaikan tarif BBM, tarif listrik dan PNBP.
Menurutnya ada dua fungsi peran GPR, yaitu untuk rakyat dan global. Jadi informasikan apa yang akan dan yang sudah dikerjakan. Karena KL punya kepentingan yaitu menyusun regulasi kebijakan. Dirjen lantas mengajak Humas K/L untuk bersama-sama memproduksi informasi yang positif sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan.
Sementara Johan Budi berharap humas pemerintah tidak lagi menggunakan teori konvesional tapi menggunakan medsos untuk menyampaikan informasi yang positif begitu juga jika ada isu di medsos harus ditanggapi informasi yang benar.
Kita jangan hanya membuat follow isu, tapi juga buat isu yang positif, untuk menyimbangi. Bisa saja menggelar konpres dan sebagainya, katanya.