:
Oleh Eko Budiono, Selasa, 6 Desember 2016 | 13:14 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 1K
Jakarta,InfoPublik- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pemerintah daerah (Pemda) dapat mengoptimalkan sistem e-planning (perencanaan elektronik) untuk meminimalisir potensi korupsi.
"Setiap ampil putusan politik gunakan e-planning sehingga transparan, dan masyarakat bisa ikut akses dan melihat,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, di kantornya, Selasa (6/12).
Menurut Mendagri,sistem tersebut saat ini sudah mulai berjalan."Ada sebagian daerah yang memang sudah memanfaatkan e-planning secara optimal. Ada juga yang baru merintis. Ke depannya, saya berharap semua daerah menerapkannya," paparnya.
Ia mengatakan masyarakat bisa langsung memantau pelaksanaan pembangunan. Namun mereka juga harus berani sampaikan kalau ada pihak pemda yang tidak sesuai aturan. Selain itu, para pemangku jabatan juga diminta untuk sadar diri.“Kita harus semua semakin sadar. Tidak bisa kami pemerintah pusat kontrol juga 24 jam. Masyarakat juga harus berani sampaikan. Itu bagian dari fungsi pengawasan. Sampaikan kalau ada yang tidak sesuai aturan,” ujarnya.
Ia menambahkan selain dengan adanya sistem e-planning, partai politik (Parpol) juga berperan dalam mengurangi potensi korupsi di daerah. Salah satunya dengan seleksi ketat kepada calon kepala daerah, misal psikotes dan tidak memilih calon bermasalah.