Jakarta, InfoPublik - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan tahap rekonstruksi dan pemulihan ekonomi bagi UMKM terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) akan dimulai pada 9 Januari 2026.

 

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Jakarta, Rabu (7/1/2026).  “Kami mulai melakukan aktivasi pasar serta bergotong royong membersihkan warung dan toko di seluruh wilayah terdampak. Tujuannya agar perekonomian masyarakat kembali bergerak,” ujar Maman melalui keterangan resminya Kamis (8/1/2026).

 

Berdasarkan pendataan Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah dan lembaga keuangan, terdapat 2.304.297 UMKM yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Upaya pemulihan usaha para UMKM akan difasilitasi melalui delapan Klinik UMKM Bangkit yang tengah disiapkan di Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Utara, Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, Medan, dan Padang.

 

Sesuai pendataan per 9 Desember 2025 tercatat lebih dari 200.000 UMKM merupakan debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menteri Maman menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan relaksasi kredit bagi UMKM terdampak sesuai hasil pemetaan yang dilakukan bersama bank penyalur dan lembaga penjamin KUR.

 

Pemulihan ekonomi di tiga provinsi juga dilakukan melalui reaktivasi pasar rakyat dan pembersihan wilayah terdampak bencana, dengan dukungan 1.132 personel IPDN dan Aparatur Sipil Negara.  “Pemulihan UMKM ini ibarat sirkulasi darah dalam tubuh. UMKM harus mendapat layanan agar bisa kembali berproduksi. Setelah itu, kita bantu pemasarannya dan mendorong masyarakat membeli produk UMKM sehingga ekonomi daerah kembali bergerak,” kata Maman.

 

Ia menambahkan, Kementerian UMKM akan melakukan pemantauan dan pemetaan secara menyeluruh terhadap seluruh UMKM terdampak, sehingga program pemulihan berjalan komprehensif di tiga provinsi tersebut. Upaya ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat untuk memastikan pemberdayaan ekonomi berjalan efektif dan berkelanjutan.

 

Dalam kesempatan yang sama, Muhaimin menyampaikan bahwa program pemberdayaan masyarakat terdampak bencana akan dilaksanakan melalui kelompok kerja lintas kementerian dan lembaga, yang terdiri dari Kementerian Sosial, Kementerian UMKM, Kementerian P2MI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta lembaga terkait lainnya.

 

Seluruh program ini akan bersinergi dengan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemerintah juga melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak melalui program padat karya. “Keterlibatan masyarakat diharapkan memberikan manfaat berupa cash for work sehingga mereka tidak hanya terlibat dalam proses pemulihan, tetapi juga mendapatkan penghasilan,” ujarnya.