Kabupaten Blora Terima 126.570 Ton Pupuk Bersubsidi, Penyaluran Capai 58,85 Persen

Jakarta, InfoPublik – Kabupaten Blora menerima alokasi pupuk bersubsidi sebesar 126.570 ton, dengan realisasi penyaluran mencapai 58,85 persen. Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperbaiki mekanisme penebusan untuk memastikan pupuk bersubsidi terdistribusi optimal, memudahkan petani dalam mendapatkannya.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan bahwa pupuk bersubsidi adalah bagian dari komitmen pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan nasional. "Penyaluran pupuk bersubsidi yang dibiayai oleh negara harus dikelola dengan akuntabilitas tinggi, mulai dari distribusi hingga penebusan," kata Andi dalam siaran persnya pada Selasa (1/10/2024).

Kementan telah memperbarui mekanisme penebusan pupuk bersubsidi, yang kini lebih mudah diakses petani. Petani yang terdaftar di e-RDKK hanya perlu membawa KTP ke kios untuk membeli pupuk bersubsidi. Petani yang berhak wajib terdaftar dalam Simluhtan dan e-RDKK.

"Proses penebusan juga diverifikasi dengan foto petani, yang dilaporkan melalui aplikasi i-Pubers di kios penjualan," tambah Andi.

Direktur Pupuk dan Pestisida Kementan, Jekvy Hendra, menyatakan bahwa dengan diterapkannya Permentan Nomor 01 Tahun 2024 dan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, stok pupuk bersubsidi dijamin tersedia di seluruh lini distribusi. PT Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk mencukupi kebutuhan petani.

"Melihat realisasi penyerapan pupuk bersubsidi, stok yang tersedia cukup untuk musim tanam mendatang," ujar Jekvy.

Kementan mengimbau petani segera memanfaatkan stok pupuk bersubsidi menjelang musim tanam, terutama bagi subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai; subsektor hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih; serta subsektor perkebunan seperti tebu, kakao, dan kopi.

Petani dengan lahan maksimal 2 hektare (ha), termasuk anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dapat mengakses pupuk bersubsidi sesuai ketentuan dengan memastikan terdaftar di e-RDKK. Evaluasi e-RDKK dilakukan hingga empat kali setahun, memungkinkan petani yang belum mendapat alokasi pupuk untuk mengajukan kebutuhan.

Kepala Sarana dan Prasarana Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Blora, Sukandar, menyampaikan bahwa proses penebusan pupuk di Blora berjalan lancar. "Petani dengan Kartu Tani dapat menebus pupuk bersubsidi, sementara yang belum memiliki kartu dapat menggunakan KTP, selama terdaftar di e-RDKK. Tidak ada kendala di lapangan," jelas Sukandar.

Kementan terus mendampingi petani agar tidak ada hambatan dalam distribusi pupuk di Blora maupun wilayah lainnya. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berharap bahwa dengan peningkatan alokasi pupuk dan peraturan baru, seluruh pupuk bersubsidi dapat terserap optimal hingga akhir 2024.

"Perbaikan sistem ini diharapkan memudahkan akses petani terhadap pupuk bersubsidi, meningkatkan kesejahteraan mereka," pungkasnya.