Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Gejolak Geopolitik Dunia

Jakarta, InfoPublik - Pemerintah bergerak cepat menyiapkan berbagai skenario untuk mengantisipasi dampak gejolak geopolitik dunia saat ini.

Disamping itu, fundamental ekonomi nasional juga kuat yang diantaranya terlihat dari prospek bagus Kepercayaan Konsumen yang berada di level positif yakni 123,8, penjualan eceran yang tumbuh tiga setengah persen year on year, dan sektor manufaktur yang relatif tinggi dibandingkan berbagai negara lain yakni PMI 54,2. Sementara itu, inflasi Indonesia juga relatif terkendali dalam rentang 2,5±1 persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa dalam gejolak geopolitik saat ini, para pemimpin dunia juga relatif menghindari eskalasi dan potensi-potensi disrupsi terkait dengan logistik, supply chain, dan kepentingan di Selat Hormuz.

Hal tersebut disampaikan Menko Airlangga dalam Konferensi Pers terkait Kondisi Ekonomi Terkini yang digelar di selasar Loka Kertagama Kemenko Perekonomian, Kamis (18/4/2024).

“Kalau kita lihat, kepercayaan investor terhadap ketahanan ekonomi Indonesia baik. Pertumbuhan ekonomi kita 2024, 5 persen, diperkirakan 5,1 persen. Sedangkan pertumbuhan global di tahun ini diperkirakan 3,2 persen. Jadi, Indonesia jauh di atas perkembangan ekonomi global, dan ekonomi global diperkirakan flatten, tetap, sedangkan Indonesia 5,1 persen di 2025. Dan juga negara berkembang pun rata-rata emerging countries di 4,2 persen,” jelas Airlangga.

Lebih lanjut Airlangga juga menyampaikan bahwa Lembaga Pemeringkat Moody’s menilai ketahanan ekonomi Indonesia tetap terjaga dengan pertumbuhan yang tinggi dan stabil dan berbagai instrumen kebijakan kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Moody’s mempertahankan Sovereign Credit Rating (SCR) Republik Indonesia pada peringkat Baa2, satu tingkat di atas investment grade, dengan outlook stabil pada 16 April 2024.

“Faktor ketidakpastian itu sudah dimasukkan dalam pertimbangan mereka. Demikian pula Fitch dan JCR menyatakan bahwa inflasi terkendali dan rasio utang terhadap PDB juga rendah dan terkendali,” jelas Airlangga.

Kemudian terkait tekanan global terhadap nilai tukar, termasuk rupiah, Menko Airlangga menegaskan bahwa saat ini pelemahan nilai tukar di berbagai negara disebabkan oleh menguatnya perekonomian Amerika Serikat.

Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa penurunan nilai tukar rupiah tidak lebih dalam dibanding negara lain seperti China dan Thailand. Jika dibandingkan dengan peer country, indeks dolar di Indonesia relatif lebih aman. Menko Airlangga juga mengatakan bahwa pasar saham Indonesia masih positif.

“Sekali lagi, hire for longer itu strategi mereka, sehingga tentu kita harus jaga kepercayaan investor dalam negeri, terutama agar tidak terjadi capital outflow,” jelas Airlangga.

Terkait inflasi, Airlangga menerangkan bahwa gejolak pangan yang tengah terjadi di dalam negeri disebabkan oleh El Nino. Namun Pemerintah dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Tim Pengendali Inflasi Daerah telah bekerja sama secara kuat agar inflasi tetap dalam rentang 2,5±1 persen.

“Jadi, sekali lagi, pangan itu penyebabnya El Nino, di Juli 2024 sampai dengan Februari-Maret 2024. Namun kalau kita lihat pasca lebaran, baik harga beras sudah mulai flatten, demikian pula cabe rawit dan cabe merah pun turun. Jadi, ini inflasi yang tidak tergantung kepada konflik di Timur Tengah. Ini inflasi dari faktor dalam negeri dan pengaruh dari El Nino kemarin,” jelas Menko Airlangga.

Airlangga menegaskan bahwa seluruh elemen Pemerintah telah bekerja sama untuk menjaga perekonomian nasional mulai dari penerapan kebijakan fiskal yang dilakukan Pemerintah dengan mengoptimalisasi APBN dan APBD yang selama penanganan COVID-19 yang lalu juga menjadi shock absorber, hingga penerapan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk stabilisasi nilai tukar rupiah bersamaan dengan banyak instrumen lainnya.

“Subsidi kompensasi energi tetap diandalkan menjadi shock absorber. Tidak seluruhnya di pass-on ke masyarakat, seperti yang kita lakukan. Kemudian anggaran ketahanan pangan, SPHP bantuan pangan kemarin sudah dijalankan, termasuk BLT mitigasi resiko pangan masih disiapkan. Kemudian pengendalian inflasi daerah dan optimalisasi APBD terkait dengan Belanja Tidak Terduga. Pengendalian inflasi juga kita punya 4K yaitu keterjangkauan harga, ini juga melalui SPHP bantuan pangan, Perlinsos, subsidi dan kompensasi energi, ketersediaan pasokan, Cadangan Beras Pemerintah dijaga 1,2 juta ton se tahun. Kemudian pembiayaan KUR, penyediaan pupuk subsidi, distribusi antar daerah penghasil dan pengguna. Jadi, kerja sama antar daerah penghasil komoditi pangan provinsi yang membutuhkan dan juga orkestrasi melalui komunikasi kegiatan yang terkait dengan TPID,” pungkas Menko Airlangga.