:
Jakarta, InfoPublik - Dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat ini turut melakukan transformasi pengadaan secara digital dengan memanfaatkan blockchain dan big data.
Untuk mendukung hal itu, Kepala LKPP Hendrar Prihadi memandang perlunya keseragaman data antara lembaga pemerintah dengan kebijakan satu data pemerintah dan mengoptimalkan penggunaan Katalog Elektronik dengan melihat kemampuan pengusaha lokal dan produk dalam negeri.
Menurut Hendi, sapaan akrab Kepala LKPP, saat ini LKPP mendukung dengan arah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan produk domestik dalam Katalog Elektronik Lokal. Idealnya Pemerintah Daerah (Pemda) menggunakan APBD untuk membeli produk-produk yang berasal dari daerahnya.
"Untuk Katalog lokal, kita terus sampaikan ke beberapa teman di daerah untuk mengelola uang di daerah (APBD) untuk berputar di daerah," kata Hendi dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu (4/1/2023).
Ia menambahkan, jika memungkinkan uang yang berasal dari luar daerah dapat ikut berputar dalam perputaran ekonomi di suatu daerah.
Pada kesempatannya, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP Gatot Pambudhi Poetranto mengungkapkan bahwa dalam pengembangan sistem pengadaan secara digital, LKPP telah berkoordinasi dengan PT Telkom.
"Kebutuhan pengembangan sistem informasi pengadaan barang/jasa LKPP akan berkerja sama dengan Telkom sehingga nantinya tidak akan membebani APBN," kata Gatot.
Dengan tercapainya transformasi digital pengadaan pemerintah, maka data-data yang dihasilkan tersebut dapat menjadi salah satu data yang representatif untuk diintegrasikan dalam kebijakan satu data.
Foto: ANTARA