:
Oleh Dian Thenniarti, Selasa, 13 September 2022 | 18:42 WIB - Redaktur: Untung S - 573
Jakarta, InfoPublik - Supply Chain Indonesia (SCI) menyatakan perlu dilakukannya antisipasi atas dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) terhadap biaya transportasi logistik. Untuk itu, SCI mendorong sinergi para pihak untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik dalam upaya meredam inflasi.
Pada 3 September lalu, pemerintah menaikkan antara lain harga BBM bersubsidi jenis Bio Solar sebesar 32 persen, yaitu dari Rp5.150 menjadi Rp6.800. Biaya transportasi berkontribusi sekitar 70 persen dari biaya logistik. Biaya logistik itu secara keseluruhan diperkirakan berkontribusi rata-rata sebesar 15-20 persen dari penjualan perusahaan manufaktur.
"Sinergi diperlukan karena kenaikan harga produk dan komoditas sebagai pemicu inflasi sangat dipengaruhi kinerja sektor logistik yang multisektoral," ujar Chairman Supply Chain Indonesia, Setijadi, pada Selasa (13/9/2022).
Secara nasional, Pemerintah perlu segera merevisi Sistem Logistik Nasional/Sislognas (Perpres 26/2012) untuk menyesuaikannya dengan berbagai perkembangan dalam 10 tahun terakhir. Dalam revisi itu, berbagai program kementerian terkait sektor logistik harus diintegrasikan secara sinergis.
Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu mengembangkan sistem logistik daerah (sislogda) masing-masing yang akan mendorong efisiensi logistik wilayah. Sinergi antara sislognas dan sislogda diperlukan untuk mendorong peningkatan ketersediaan produk dan komoditas dengan biaya logistik yang efisien.
Sinergi juga diperlukan antara pemerintah daerah dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dengan melakukan pemetaan rantai pasok di masing-masing wilayah karena barang atau komoditas penyebab inflasi di masing-masing wilayah itu berbeda.
"Perbaikan penanganan logistik pangan harus dilakukan pada setiap tahapan dalam rantai pasok dari proses produksi, panen, pascapanen, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, distribusi, dan pemasaran," urai Setijadi.
Pemerintah pusat dan daerah, lanjut dia, perlu bersinergi termasuk dalam penyiapan infrastruktur untuk menunjang konektivitas antar wilayah. Infrastruktur penunjang distribusi pangan perlu disiapkan dengan berbasis komoditas untuk memacu daya saing komoditas setiap wilayah.
Selain dengan merancang sistem hub & spoke yang tepat, pemerintah daerah perlu mengaktifkan dan mengoptimalkan berbagai fasilitas logistik seperti subterminal agribisnis di wilayahnya masing-masing.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk mengintervensi transportasi pangan di wilayahnya masing-masing untuk meredam inflasi. Hal ini disampaikan Presiden saat memimpin rapat pembahasan pengendalian inflasi di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9).
Semua kepala daerah diinstruksikan untuk segera menggunakan 2 persen dari dana transfer umum dalam menangkal inflasi. Selain dalam bentuk subsidi langsung lewat bansos, dana transfer umum dapat digunakan dalam bentuk subsidi untuk barang dan jasa. Dana itu bisa untuk menutup biaya transportasi logistik khususnya pada sektor pangan.
Foto: Istimewa/InfoPublik HO SCI
