:
Oleh Tri Antoro, Senin, 25 April 2022 | 22:35 WIB - Redaktur: Untung S - 320
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan belanja produk barang dan jasa dalam negeri di lembaga itu bisa menembus angka Rp88,23 triliun pada 2022.
Produk yang akan dibelanjakan merupakan barang dan jasa dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan mengatakan, sebesar 84,9 persen total anggaran Kementerian PUPR akan dibelanjakan produk barang dan jasa dari pelaku UMKM. Dengan nilai pagu anggaran yang diajukan bagi produk jasa dan barang tersebut bisa mencapai dikisaran angka Rp94,74 triliun.
"Pagu anggaran yang akan diajukan bisa mencapai Rp94,74 triliun dengan potensi realisasi mencapai total nilai Rp88,23 triliun," kata Yudha Mediawan dalam Acara Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Bangga Buatan Indonesia (BBI) atau Business Matching Tahap II di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (25/4/2022).
Menurut Yudha, per 24 April 2022, perkembangan dari realisasi komitmen belanja produk barang dan jasa dalam negeri sudah mencapai Rp59,5 triliun. Dengan pagu kontraktual yang diajukan sudah mencapai angka di kisaran Rp72,5 triliun.
Nilai itu, akan diberikan dalam bentuk 4620 paket kontrak yang dapat dilihat melalui aplikasi e-monitoring PUPR dalam beberapa waktu ke depan. Kontrak-kontrak besar tersebut, akan diprioritaskan kepada pelaku UMKM lokal.
"Sesuai arahan paket besar itu akan mengutamakan pemanfaatan dari suplier yang berasal dari UMKM atau UMK," kata Mediawan.
Kemudian, yang berkaitan dengan anggaran swakelola yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM sudah dialokasikan mencapai Rp28,1 triliun juga tengah dipersiapkan oleh PUPR. Yang tentunya, akan menyasar para pelaku UMKM.
Pada saat ini, realisasi anggaran dari swakelola tersebut sudah mencapai angka Rp3 triliun. Dalam beberapa waktu ke depan, pihaknya akan dapat memenuhi tercapainya target alokasi anggaran di atas.
"Kami juga ada alokasi anggaran yang dilakukan secara swakelola yang menyasar kepada pelaku UMKM," tuturnya.
Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pelaku UMKM tersebut, merupakan komitmen PUPR dalam mendukung pelaku usaha tersebut. Sehingga, para pelaku itu kehidupannya menjadi lebih sejahtera di masa mendatang.
Ditambah lagi, sejumlah instansi pemerintah lainnya juga serempak mendukung upaya belanja produk barang dan jasa milik dari pelaku UMKM lokal. Jadi, semakin kuat komitmen dari PUPR dalam mendukung pelaku UMKM di berbagai bidang.
"Berdasarkan arahan dari para menteri, bahwa kita harus memaksimalkan pemanfaatan dari produk-produk dalam negeri," pungkas Mediawan.
Foto: Istimewa