SDM Berkualitas Jadi Modal Penting di Era Ekonomi Digital

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo mengatakan umber daya manusia (SDM) yang berkualitas menjadi modal penting bagi Indonesia saat memasuki era ekonomi berbasis digital.

“Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan keterangan Pemerintah atas RAPBN 2020 beserta Nota Keuangannya di Gedung DPR RI di Jakarta, Jumat (16/8).

Presiden memaparkan, di saat negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi Indonesia harus mampu tumbuh. Salah satu kuncinya adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas SDM.

SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.

“Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global,” kata Presiden.

Ia menyebutkan jumlah penduduk Indonesia nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda, kelas menengah yang tumbuh dengan pesat.

“Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju,” katanya.

Dengan tekad tersebut, lanjut Presiden Jokowi, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”.

Belanja Negara Perbaiki Kualitas SDM

Presiden mengatakan, belanja negara dalam RAPBN 2020 direncanakan bakal mencapai sebesar Rp2.582 triliun, yang akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dalam rangka menjawab tantangan demografi nasional.

"Dalam RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi," kata Presiden.

Menurut Presiden, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal.

Sesuai dengan amanat konstitusi, lanjut Presiden, Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara. Pada tahun 2020, anggaran pendidikan direncanakan sebesar Rp505,8 triliun, atau meningkat 29,6 persen, dibandingkan realisasi anggaran pendidikan di tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.

Presiden Jokowi mengutarakan harapannya bahwa dengan anggaran pendidikan yang meningkat tersebut, diharapkan tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal.

"Kemampuan dasar anak-anak Indonesia harus terus dibangun, mulai dari pendidikan usia dini dan pendidikan dasar. Terutama untuk meningkatkan kemampuan literasi, matematika, dan sains, sehingga menjadi pijakan bagi peningkatan pengetahuan dan keterampilan anak di jenjang pendidikan yang lebih tinggi," kata Presiden.

Sementara di jenjang pendidikan menengah dan tinggi, Pemerintah merancang pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah juga mencetak
calon-calon pemikir, penemu, dan entrepreneur atau wirausahawan hebat di masa depan.

Selain itu, ujar dia, kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi.

Sedangkan pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa.

Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi.

"Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi," ujar Presiden Jokowi.

Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi.

Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi.

Sedangkan untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anak-anak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja.

Dengan program tersebut, lanjutnya, maka mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain coding, data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat.