Kemkominfo Gelar Diskusi Membangun Karakter dan Mental Indonesia

:


Oleh Yudi Rahmat, Kamis, 14 Maret 2019 | 15:28 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 223


Jakarta, infoPublik - Kementerian Kominfo dan Kantor Staf Presiden menggelar Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk "Membangun Karakter dan Mental Indonesia" di Ruang Rapat Utama, Kantor Staf Presiden, Gedung Bina Graha, Kamis (14/03/2018), pukul 13.00-15.00 WIB. Kegiatan ini untuk mengupas capaian penguatan karakter dan mental bangsa di era Revolusi Industri 4.0. 

Turut hadir sebagai narasumber Diskusi Media FMB 9, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widyastuti, Deputi Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid, Deputi bidang Koordinasi Budaya Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nyoman Shuida, Staf Ahli bidang Aksesibilitas Kementerian Sosial Marjuki serta Plh. Deputi Peningkatan Prestasi Kemenpora Chandra Bakti.

Tema ini diangkat mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan meyakinkan masyarakat jika tahapan pembangunan berikutnya, setelah memperkuat infrastruktur, konektivitas, dan pelayanan dasar di tahun 2019, adalah investasi di bidang sumber daya manusia (SDM).

Termasuk di dalamnya mengokohkan kebudayaan dan karakter bangsa sebagai fondasi dalam persaiangan antarbangsa di era Revolusi Industri 4.0. "Artinya, nilai-nilai yang kita miliki ini akan menentukan bangsa ini bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan negara lain atau tidak. Baik yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, baik yang berkaitan dengan nilai-nilai karakter yang kita miliki, nilai-nilai budi pekerti yang kita miliki," ujar Presiden Jokowi saat bersilaturahmi dengan budayawan di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Penguatan karakter dan mental tersebut juga berkaitan dengan etos kerja, produktivitas, dan integritas. Pemerintah mewujudkan itu melalui Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai gerakan bersama dari semua komponen bangsa dalam menguatkan daya saing bangsa dengan berperilaku melayani, tertib, bersih, bersatu, dan mandiri. Tanpa lima perilaku tersebut, bangsa Indonesia tidak akan bisa melangkah lebih jauh.

Seiring dengan penguatan karakter dan mental tersebut, maka program kerja berikutnya dipastikan lebih terfokus pada pembangunan dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia.

Sebab, menurut Presiden, SDM Indonesia harus dipersiapkan untuk memiliki keterampilan yang siap bersaing, terlebih untuk dapat beradaptasi dan menguasai hal-hal yang berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0.

"Artificial intelligence, internet of things, advance robotic, cryptocurrency, virtual reality harus tahu. Mulai dikenalkan. Karena ini sebuah kesempatan. Kalau kita bisa melakukan lompatan, melompati negara lain, inilah kesempatan kita," tutur Presiden di hadapan kaum milenial.

Modal Indonesia sebagai negara dengan ragam dan laku budaya yang amat kaya, membuat pemerintah menyadari untuk menggali dan mengangkatnya menjadi kekuatan pembangunan.

Program kemajuan kebudayaan sudah menggerakkan elemen budayawan, akademisi, pemerintah daerah untuk mengumpulkan artefak maupun catatan warisan budaya tak benda. Sampai 2018, pemerintah juga telah meregistrasi 976 cagar budaya, memfasilitasi 98 desa adat, dan 241 komunitas budaya.

Sebanyak 300 pelajar mengikuti program Belajar Bersama Maestro, selain itu sebanyak 1.320 seniman juga turut berpartisipasi dalam pembelajaran seni di sekolah melalui Seniman Masuk Sekolah. Selain itu, 551 sekolah juga telah mendapatkan bantuan fasilitasi seni dari pemerintah. Sebanyak 15 museum telah mendapatkan dukungan pembenahan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Masuknya konten seni dan kebudayaan merupakan bagian dari penguatan karakter bangsa melalui pendidikan.

Capaian prestasi olahraga nasional juga menjadi perhatian khusus oleh pemerintahan Jokowi. Kesuksesan Indonesia dalam meraih prestasi dan menggelar even Asian Games dan Asian Para Games 2018 menjadi bukti potensi besar bangsa Indonesia di bidang ini. Tantangan berikutnya adalah bagaimana Indonesia mampu meningkatkan prestasi. Apalagi Indonesia sudah resmi mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade tahun 2032 dan juga sudah ditunjuk menjadi host MotoGP 2012 di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah juga memastikan program perlindungan sosial yang tercantum dalam RAPBN 2019 akan diarahkan untuk mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Program perlindungan sosial akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan kelompok miskin yang tertinggal pada khususnya.

Pada tahun 2019, pemerintah mengalokasikan jaminan kesehatan untuk penerima bantuan iuran Rp26,7 triliun bagi 96,8 juta jiwa dan program keluarga harapan Rp34,4 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Kemudian, bantuan sosial pangan Rp20,8 triliun untuk 15,6 juta keluarga penerima manfaat serta kredit pembiayaan ultra mikro Rp3 triliun untuk akumulasi sebanyak 1,4 juta debitur. Alokasi anggaran kali ini meningkat dari sebelumnya. Bantuan tersebut belum termasuk perlindungan bagi kaum lansia, disabilitas dan penanganan korban bencana alam yang sebagian besar tetap dikelola oleh Kementerian Sosial.