Skema PPP Jadi Pilihan Utama Pengembangan Bandara Komodo

Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) M. Pramintohadi Sukarno menyatakan, Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT) siap dikembangkan.

"Bandar Udara Komodo di Labuan Bajo yang saat ini dikelola Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara, akan jadi pilot project Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Public Private Partnership/PPP) karena daya tarik yang dianggap mampu menarik kunjungan wisatawan," jelas Pramintohadi, dalam keterangan di Jakarta, Jumat (28/9).

Dijelaskan, skema PPP menjadi pilihan utama, khususnya dalam mengeksekusi program-program percepatan pengembangan dan pembangunan Bandar Udara. Hal ini untuk menyiasati keterbatasan anggaran dalam menyediakan fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan untuk pemenuhan standar pelayanan di bandar udara.

"Untuk itu, Ditjen Perhubungan Udara bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), telah melaksanakan market Sounding terhadap persiapan pelaksanaan PPP pada Bandar Udara Komodo tersebut dengan mengundang berbagai kalangan, baik di bidang perbankan, infrastruktur, operator bandar udara, konsultan, manufaktur dan stakeholder terkait," ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, guna memberikan justifikasi yang tepat terhadap kelayakan proyek kerja sama ini, terutama ditinjau dari manfaat ekonomis kepada masyarakat, dan nilai finansial bagi calon mitra, Ditjen Hubud juga menggandeng konsultan terpercaya Surveyor Indonesia untuk melaksanakan studi kelayakan terhadap Bandar udara Komodo.

Sementara itu, Direktur Bandar Udara Ditjen Hubud Polana B Pramesthi menjelaskan, pengembangan Bandar Udara Komodo tergolong sebagai proyek brown field.

Dalam rencana induk pengembangan Bandara Komodo 2014, telah ditetapkan tahapan pengembangan fasilitas yang dibutuhkan oleh bandara ini dan pada 2016, Kementerian Pariwisata menetapkan Labuan Bajo dan Kawasan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). 

"Karenanya Bandara Komodo memiliki nilai strategis pembangunan ekonomi pariwisata bagi daerah setempat dan pembangunan ekonomi Indonesia di sektor pariwisata," jelas Polana. 

Polana  menjelaskan detail time line proyek KPBU Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, pada September 2018 ini telah dilakukan penyusunan studi kelayakan (Final Business Case/ FBC). Lelang KPBU akan dimulai pada Oktober 2018 dan penetapan hasil lelang KPBU pada November 2018.

Selanjutnya tanda tangan kontrak KPBU pada Desember 2018. Dan diharapkan financial close dan masa transisi dapat terjadi pada Semester I 2019, sehingga konstruksi dan masa operasi bisa dimulai pada semester II 2019.