:
Oleh Wawan Budiyanto, Minggu, 16 September 2018 | 06:53 WIB - Redaktur: Juli - 844
Jakarta, InfoPublik - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Ferdinandus Setu mengatakan, saat ini diperlukan kreativitas, inovasi dan jauh berpikir ke depan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Hal tersebut yang mendasari pihaknya memilih bioskop sebagai saluran untuk menampilkan capaian kinerja pemerintah.
"Sekarang zamannya sangat perlu kreativitas, inovasi. Era digital dimana kita harus berpikir jauh lebih matang. Ke depan. Kenapa pilih bioskop karena data menunjukkan penonton bioskop kita tumbuh sangat bagus seiring meningkatnya kualitas perfilman Indonesia," kata Fernandinus saat dialog di Radio Republik Indonesia (RRI) di Jakarta, Jumat (14/9).
Ia menilai, mengapa tayangan iklan masyarakat mengenai capaian kinerja pemerintah menjadi banyak tanggapan masyarakat karena sedang tayang film berjudul wiro sableng dimana hingga saat ini hanya dalam waktu seminggu telah mencatatkan lebih dari 1,5 juta penonton.
"Kami menduga kenapa tayangan iklan bendungan mendapat tanggapan masyarakat karena filmnya wiro sableng sekarang sedang tayang dan jumlahnya ada lebih 1,5 juta penonton dalam seminggu," ujarnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengambil momen tersebut sebagai kesempatan yang baik yang efektif dan efisien karena penonton bioskop sangat terukur sebanyak sekitar 200 orang dalam satu ruangan.
"Kami menggunakan momen itu bayangkan 15 menit sebelum mulai itu diberikan waktu oleh pengelola bioskop untuk iklan. Jadi bukan hanya Kominfo tapi yang lain juga banyak iklan macam-macam," tegasnya.
Ferdinandus menyebutkan, pihaknya tidak merasa merampas hak penonton yang membayar tiket bioskop karena filmnya tetap ditayangkan dan pengelola memberikan kesempatan 15 menit sebelum mulai ada slot untuk iklan.
"Kami tidak merampas hak orang yang membayar bioskop. Filmnya tetap hanya ada waktu yang disediakan pengelola 15 menit beberapa iklan produk, trailer film lanjutan dan lainnya yang di jual untuk umum dan itu sangat efektif dan efisien," jelasnya.
Sementara itu, Anggota Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menjelaskan, penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop bukan merupakan bentuk kampanye mengingat hingga saat ini belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden.
"Sampai saat ini belum ada pasangan calon presiden karena masih bakal calon. Nanti tanggal 20 September 2018 baru ada calon presiden. Dengan demikian tidak bisa ini (tayangan iklan dibioskop) dikategorikan sebagai kampanye," tegasnya.
Menurutnya, sah saja kalau tayangan iklan layanan masyarakat yang dianggap kampanye sebelum 20 September 2018. Setelah tanggal tersebut dan masuk masa kampanye maka akan berbeda permasalahannya karena sudah ada calon presiden.
"Sampai 20 September 2018 nanti masih tidak masalah. Nanti setelahnya akan berbeda yakni ada presiden yang juga sebagai calon presiden. Maka ada batasan-batasannya nanti," jelas Rahmat.
Diungkapkan Rahmat, penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop merupakan hal yang wajar karena belum masuk masa kampanye dan sekaligus keuntungan bagi petahana untuk menunjukkan capaian-capaian kinerja yang telah dilakukan.
"Hal yang wajar disampaikan pemerintah dan Kominfo yang punya tupoksi menyampaikan capaian kinerja pemerintah. Menurut aturan pemilu tidak bermasalah. Petahana ingin memperlihatkan kinerjanya. Itu wajar," katanya.
Kominfo mempunyai program kerja yang di rencanakan setahun sebelumnya. Untuk penayangan iklan layanan masyarakat di bioskop telah dilakukan sejak April 2018 hingga 20 September 2018 mendatang. Paket tayangan yang sudah dilakukan antara lain Kartu Indonesia Sehat, Tol Laut, Kartu Indonesia Sejahtera dan Pembangunan Bendungan. Khusus tayangan bendungan banyak mendapatkan komentar beragam di masyarakat.