Kemenhub Imbau Kepala Daerah dan Pelaku Pasar Maksimalkan Tol Laut

:


Oleh Dian Thenniarti, Sabtu, 25 Agustus 2018 | 21:59 WIB - Redaktur: Gusti Andry - 236


Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus memaksimalkan dan mendorong produktivitas muatan tol laut dengan memotivasi para kepala daerah dan pelaku pasar, terutama di Kawasan Indonesia Timur, supaya mengirimkan hasil industri dan potensi unggulan daerah mereka melalui Program Tol Laut. 

Tujuan penyelenggaraan tol laut, yakni menciptakan keseimbangan perdagangan, melalui konektivitas wilayah di Indonesia, dan menurunkan disparitas harga antara Indonesia Barat dan Timur terwujud. 

Saat ini, yang sering dikeluhkan dan menjadi sorotan adalah rendahnya tingkat keterisian kapal yang kembali dari Kawasan Timur Indonesia (KTI), padahal pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat di KTI ke sentra pemasaran di Pulau Jawa bisa dibilang lebih menguntungkan karena harga angkut yang relatif lebih murah, dan dapat mendongkrak produktivitas, serta membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Kemenhub, Capt. Wisnu Handoko mengemukakan, langkah-langkah yang diambil dalam upaya tersebut, meliputi pengadaan reefer container sebanyak 40 unit untuk muatan balik mengangkut ikan, dan menyiapkan mekanisme pemberian potongan (diskon) biaya angkut (freight) untuk muatan balik terhadap lima unit dry container, dan lima unit reefer container pertama yang dibooking. 

"Ini dipastikan tidak menambah pagu subsidi. Selama ini dengan anggaran Rp447 Miliar, kami melakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Terbukti program tol laut angkutan barang bisa mengoperasikan 19 kapal dari target 15 kapal tahun 2018 ini. Bahkan masih akan menambah tiga kapal feeder lagi sebelum akhir tahun sehingga total 22 kapal," ujar Capt. Wisnu, Jumat (24/8).

Adapun angka subsidi tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan program subsidi transportasi yang lainnya. Selain itu, lanjut Capt. Wisnu, juga sedang mengkaji kemungkinan pembebasan freight, terutama pada kondisi muatan tidak penuh dari Pelabuhan Tanjung Perak ke daerah T3P untuk dry dan reefer container kosong melalui subsidi operasi kapal dengan operator PT Pelni, sehingga tidak ada tambahan subsidi lagi karena kapal sudah dicharter PP.

Terkait usulan beberapa pihak bahwa Pemerintah diminta memberikan subsidi juga ke semua kegiatan container handling dan reposisi di pelabuhan, usulan tersebut dinilai Capt. Wisnu untuk saat ini belum tepat.

Menurut Capt. Wisnu, belum tepat karena pada tahap sekarang ini, fokus Pemerintah lebih dulu pada pemerataan akses kapal-kapal agar bisa masuk ke daerah T3P supaya masyarakat disana bisa merasakan hasil dari konektivitas kapal laut.

"Sekarang sudah jauh lebih baik dari kondisi sebelumnya, saat ini tol laut bisa memasuki 58 pelabuhan. Dalam waktu dekat, tol laut juga segera membuka jalur baru di koridor Sulawesi, terutama di bagian barat yang selama ini belum dilalui kapal barang liner," ujar Capt. Wisnu.

Sementara itu, biaya di pelabuhan yang tinggi dan logistic cost yang mahal akan terus diperbaiki dengan perbaikan dan peningkatan fasilitas bongkar muat pelabuhan di wilayah KTI, dan konsolidasi tarif Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) secara tripartit, meningkatkan akses jalan menuju pelabuhan dengan kapasitas beban trucking container, konektivitas dengan moda udara, penyeberangan, perintis dan pelra. 

"Dengan keterbatasan anggaran, tidak semua masalah diselesaikan Pemerintah dengan subsidi. Membangun kemandirian swasta dan mengoptimalkan niaga produk daerah lebih bermanfaat daripada mengandalkan subsidi. Pengadaan dan sewa kontainer reefer menjadi kail, karena jumlah reefer kontainer yang ada saat ini masih terbatas, begitu juga fasilitas listrik pada pelabuhan-pelabuhan di KTI," kata Capt. Wisnu.

"Term subsidi yang digunakan Ditjen Perhubungan Laut adalah berth to berth (dari dermaga ke dermaga). Oleh sebab itu Pemerintah juga memberikan subsidi terhadap biaya stevedoring, yang artinya secara tidak langsung, Pemerintah juga memberikan subsidi terhadap stevedoring," imbuhnya.